Keterangan Gambar:
Ketua PWI Sulawesi Selatan terpilih, Dr. Ir. H. Suwardi Thahir, M.Si., memimpin pertemuan bersama sejumlah wartawan dan tokoh media di Kantor PWI Sulsel, Makassar, Kamis (18/6/2026). Selain membahas persiapan syukuran memasuki kantor, pertemuan tersebut menyoroti persoalan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang kedaluwarsa dan menjadi salah satu agenda prioritas kepengurusan baru PWI Sulsel.
Oleh: Mwasykur Thahir
Sebuah organisasi tidak hanya diuji oleh kemampuannya memilih pemimpin baru. Lebih dari itu, organisasi diuji oleh kesanggupannya menjaga seluruh anggotanya tetap berada dalam satu barisan yang utuh. Di situlah sesungguhnya makna kepemimpinan diuji: bukan sekadar memimpin yang hadir, tetapi juga merangkul mereka yang nyaris tertinggal oleh aturan dan dinamika organisasi.
Suasana itulah yang terasa dalam pertemuan sederhana yang digelar Ketua PWI Sulawesi Selatan terpilih, Suwardi Thahir, di Kantor PWI Sulsel, Kamis, 18 Juni 2026. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan itu sejatinya merupakan bagian dari persiapan memasuki kantor secara resmi pada hari berikutnya. Sebuah ritual adat syukuran telah disiapkan sebagai simbol dimulainya lembaran baru kepemimpinan.
Namun, sebagaimana lazimnya sebuah organisasi profesi, obrolan santai di antara para wartawan dan tokoh media tidak berhenti pada seremoni semata. Di balik canda, nostalgia, dan harapan yang mengalir, muncul persoalan yang lebih mendasar: nasib keanggotaan PWI yang terancam gugur akibat Kartu Tanda Anggota (KTA) yang telah lama kedaluwarsa.
Hadir dalam pertemuan itu sejumlah wartawan dari TVRI dan RRI, di antaranya Rahman, Kadri, Anis, dan Ahmad Irwan. Turut hadir pula sejumlah tokoh media seperti Fadil Sunarya, Iksan, Abdullah, dan Mappiar, serta dukungan hangat dari para anggota IKWI yang menambah suasana kekeluargaan semakin terasa.
Di tengah diskusi, terungkap kenyataan yang cukup memprihatinkan. Beberapa wartawan mengaku masa berlaku KTA mereka telah habis sejak lama. Ironisnya, sebagian besar di antara mereka telah mengantongi Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama, sebuah capaian profesional yang menjadi indikator kompetensi tertinggi dalam dunia jurnalistik.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan administrasi terkadang mampu mengalahkan capaian profesional seseorang. Seorang wartawan bisa saja telah memenuhi standar kompetensi tertinggi, namun tetap kehilangan status keanggotaan karena terlambat memperpanjang kartu anggota.
Bagi Suwardi Thahir, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi. Ia melihatnya sebagai tantangan organisasi yang harus segera mendapatkan perhatian.
Banyak anggota, menurutnya, yang menjadi korban kurangnya sosialisasi terhadap mekanisme perpanjangan KTA. Akibatnya, mereka tidak menyadari bahwa keterlambatan lebih dari satu tahun dapat berujung pada gugurnya status keanggotaan.
Persoalan tersebut memang memiliki landasan regulasi yang jelas. Dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI, perpanjangan KTA hanya dapat dilakukan apabila masa kedaluwarsanya belum melewati satu tahun. Jika lebih dari batas tersebut, maka keanggotaan dianggap gugur dan harus melalui mekanisme tertentu untuk kembali menjadi anggota.
Ketentuan itu diperkuat dalam Pasal 6 Ayat 1 PRT PWI yang menyebutkan bahwa keanggotaan dapat gugur karena beberapa alasan, termasuk tidak memperpanjang KTA lebih dari satu tahun setelah masa berlaku berakhir. Selain itu, status ASN maupun anggota TNI-Polri juga menjadi faktor yang menyebabkan berakhirnya keanggotaan.
Di sinilah tantangan kepemimpinan baru mulai terlihat. Suwardi Thahir tidak hanya dituntut menjalankan roda organisasi, tetapi juga memastikan bahwa regulasi yang ada dapat dipahami oleh seluruh anggota. Sosialisasi yang efektif menjadi kebutuhan mendesak agar tidak ada lagi wartawan yang kehilangan status keanggotaannya hanya karena kurang memperoleh informasi.
Pada saat yang sama, pertemuan tersebut juga membahas susunan kepengurusan baru yang akan mendampingi Suwardi dalam menjalankan organisasi lima tahun ke depan. Sebagaimana disampaikan Mappiar, kepengurusan yang sedang disusun diharapkan mampu bekerja secara profesional, kolektif, dan saling melengkapi demi menghadirkan PWI Sulsel yang semakin kuat serta relevan dengan tantangan zaman.
Pada akhirnya, pertemuan itu memberikan pesan yang lebih dalam daripada sekadar persiapan syukuran memasuki kantor. Ia menjadi gambaran tentang pekerjaan rumah yang menanti kepemimpinan baru: membangun organisasi yang tertib, profesional, sekaligus tetap mampu merangkul seluruh anggotanya.
Karena organisasi yang besar bukan hanya diukur dari kuatnya aturan, melainkan juga dari kemampuannya menjaga agar tidak ada anggota yang merasa ditinggalkan oleh aturan itu sendiri.
