Oleh: Sabri
Editor: Alimuddin
Kabar bahwa Polres Wajo akan menelusuri dugaan korupsi terkait pajak minuman yang menyeret nama oknum anggota DPRD Wajo menjadi alarm serius bagi wajah pemerintahan daerah. Isu ini bukan sekadar perkara administrasi ataupun kesalahan teknis biasa. Ketika dugaan penyimpangan mulai mengarah pada institusi politik yang seharusnya menjadi pengawas jalannya pemerintahan, maka publik berhak menuntut penjelasan yang terang, objektif, dan terbuka.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dibangun di atas integritas. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan wakil rakyat tidak boleh dipandang sebagai isu biasa lalu dibiarkan tenggelam oleh waktu. Publik berharap aparat penegak hukum bergerak cepat, profesional, dan independen untuk memastikan apakah benar terdapat praktik yang merugikan keuangan daerah atau sekadar informasi yang belum terverifikasi secara hukum.
Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi kata kunci. Jangan sampai proses hukum berjalan setengah hati lalu berhenti di tengah jalan tanpa kepastian. Masyarakat Wajo sudah terlalu sering menyaksikan berbagai isu yang ramai diperbincangkan, tetapi akhirnya menguap tanpa kejelasan. Padahal, kepastian hukum merupakan bagian penting dari pendidikan publik tentang bagaimana negara hadir menjaga kepentingan rakyat.
Editorial ini juga mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Tidak semua dugaan otomatis bermuara pada kesalahan pidana. Namun justru karena itulah proses penyelidikan harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan profesional agar tidak melahirkan fitnah maupun spekulasi liar di tengah masyarakat.
Di sisi lain, publik patut mengapresiasi respons cepat yang ditunjukkan Polres Wajo dalam menyikapi persoalan ini. Sebab tanpa integritas, tanpa kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan tanpa nilai religius yang menjadi landasan moral aparat penegak hukum, maka persoalan seperti ini mungkin tidak akan mendapat perhatian secepat sekarang.
Meskipun penanganan dugaan tindak pidana memang merupakan tugas aparat penegak hukum, kecepatan merespons keresahan publik tetap menjadi cerminan keberanian moral dan tanggung jawab institusi terhadap masyarakat. Karena itu, tidak berlebihan jika sebagian masyarakat Wajo menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Rosid Ridha, atas respons dan komitmen awal dalam menindaklanjuti informasi yang berkembang di tengah publik.
Namun apresiasi tersebut tentu harus dibarengi harapan besar agar proses hukum benar-benar berjalan profesional, independen, dan bebas dari kepentingan apa pun. Sebab hukum hanya akan memperoleh kepercayaan publik apabila ditegakkan secara adil tanpa memandang jabatan maupun kedudukan sosial.
Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Jabatan politik tidak boleh menjadi tameng. Sebaliknya, bila dugaan tersebut tidak terbukti, maka hasil penyelidikan juga harus diumumkan secara terang agar tidak meninggalkan stigma berkepanjangan.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian bagi semua pihak: bagi aparat penegak hukum dalam menunjukkan keberanian dan profesionalitas, bagi DPRD dalam menjaga marwah lembaga, dan bagi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi secara sehat.
Sebab dalam demokrasi yang matang, kekuasaan bukan hanya soal jabatan, melainkan soal pertanggungjawaban kepada publik.
