Oleh: Alimuddin
Pemred Palapa Media Group
Gelombang kritik yang kembali mengemuka di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai riak internal organisasi. Aksi damai yang dilakukan Forum Penyelamat PWI Sulsel di depan Monumen Mandala, Makassar, justru menjadi penanda bahwa keresahan sebagian insan pers terhadap arah organisasi telah mencapai titik yang patut diperhatikan secara serius.
Sebagai organisasi profesi wartawan tertua dan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pers nasional, PWI memikul tanggung jawab moral yang besar. Organisasi ini bukan hanya tempat berhimpun wartawan, tetapi juga simbol etika, independensi, dan kehormatan profesi. Karena itu, setiap dinamika yang berpotensi menurunkan kepercayaan anggota maupun publik terhadap organisasi harus direspons secara bijak, terbuka, dan berorientasi pada penyelamatan marwah lembaga.
Tiga tuntutan yang disampaikan Forum Penyelamat PWI Sulsel pada dasarnya menggambarkan satu pesan utama: perlunya menghadirkan kembali rasa percaya di internal organisasi. Desakan evaluasi terhadap kepemimpinan Pelaksana Tugas Ketua PWI Sulsel, permintaan menghadirkan pengurus pusat yang netral, hingga dorongan pelaksanaan konferensi yang jujur dan demokratis merupakan bentuk aspirasi yang lahir dari kekhawatiran terhadap masa depan organisasi.
Dalam situasi seperti ini, PWI Pusat dituntut untuk tidak sekadar menjadi penonton. Sikap responsif dan langkah yang proporsional sangat dibutuhkan agar polemik tidak berkembang menjadi perpecahan yang lebih dalam. Sebab ketika organisasi profesi pers terjebak dalam konflik berkepanjangan, yang dipertaruhkan bukan hanya soliditas internal, melainkan juga citra dan kewibawaan pers itu sendiri di mata publik.
PWI Sulsel membutuhkan ruang rekonsiliasi, bukan sekadar pertarungan pengaruh. Organisasi profesi tidak boleh kehilangan orientasi utama sebagai rumah besar wartawan yang menjunjung integritas, independensi, dan solidaritas. Jika ruang demokrasi di internal organisasi dirasakan menyempit, maka kritik dan aksi terbuka akan terus menemukan momentumnya.
Editorial ini tidak sedang menghakimi siapa benar dan siapa salah. Namun satu hal yang pasti, setiap polemik harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sehat, transparan, dan bermartabat. PWI tidak boleh terjebak pada situasi yang membuat publik melihat organisasi profesi wartawan justru gagal menjaga nilai-nilai yang selama ini diperjuangkannya sendiri.
Momentum ini semestinya dijadikan bahan introspeksi bersama. Sebab pada akhirnya, yang ingin diselamatkan bukan sekadar jabatan atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan kehormatan organisasi dan kepercayaan insan pers terhadap rumah besarnya sendiri.
