Oleh: Alimuddin
Pemred Palapa Media Group
Menjelang pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan periode 2026–2031, publik pers justru disuguhkan situasi yang jauh dari ideal. Di saat organisasi profesi wartawan seharusnya tampil sebagai teladan dalam tata kelola demokrasi dan keterbukaan, yang mengemuka justru kegelisahan internal, silang pendapat, hingga krisis kepercayaan terhadap kesiapan pelaksanaan konferensi.
Persoalan yang mencuat bukanlah hal remeh. Hingga mendekati hari pelaksanaan pada 2 Juni 2026, lokasi kegiatan belum diumumkan secara pasti. Dalam sebuah organisasi profesi sebesar PWI, ketidakjelasan venue bukan sekadar problem teknis administratif. Ia telah berkembang menjadi simbol dari lemahnya komunikasi organisasi dan minimnya transparansi kepada anggota.
Konferprov bukan forum seremonial biasa. Ia adalah panggung konstitusional yang menentukan arah kepemimpinan, wajah organisasi, serta masa depan marwah profesi wartawan di Sulawesi Selatan selama lima tahun ke depan. Karena itu, seluruh tahapan semestinya dikelola secara profesional, terbuka, dan akuntabel sejak awal.
Ketika lokasi kegiatan saja masih menjadi tanda tanya, maka wajar bila sebagian anggota mulai mempertanyakan kesiapan panitia secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, keresahan itu kemudian berkembang pada isu yang jauh lebih sensitif: validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan independensi penyelenggara.
Di sinilah titik paling krusial yang harus disadari bersama. DPT bukan sekadar daftar nama. DPT adalah jantung legitimasi demokrasi organisasi. Kesalahan kecil dalam penyusunan data pemilih dapat berkembang menjadi sengketa besar yang menggerus kepercayaan anggota terhadap hasil konferensi.
Polemik mengenai adanya anggota sah yang tidak tercantum dalam DPT, sementara nama lain yang status keanggotaannya dipersoalkan justru masuk dalam daftar pemilih, tentu tidak boleh dianggap sebagai riak biasa. Dalam organisasi profesi yang menjunjung etika dan integritas, setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun organisatoris.
Kita tentu tidak ingin Konferprov PWI Sulsel berubah menjadi arena pertarungan kepentingan yang mengabaikan subtansi demokrasi. Organisasi wartawan harus tetap berdiri sebagai rumah besar profesi yang menjunjung independensi, bukan menjadi ruang yang dipenuhi kecurigaan antarsesama anggota.
Pernyataan panitia yang mengaitkan belum pastinya venue dengan keterbatasan anggaran memang dapat dipahami sebagai realitas organisatoris. Namun di sisi lain, alasan tersebut tidak boleh menjadi pembenar bagi lahirnya ketidakpastian yang berkepanjangan. Justru di tengah keterbatasan, profesionalisme diuji melalui keterbukaan komunikasi kepada anggota.
Editorial ini tidak sedang menghakimi siapa pun. Kritik yang berkembang harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap organisasi, bukan ancaman. Sebab dalam tradisi demokrasi yang sehat, kritik adalah instrumen koreksi agar organisasi tidak berjalan keluar dari rel konstitusi dan etika.
Karena itu, langkah paling bijak saat ini adalah membuka seluruh proses secara terang-benderang kepada anggota. Transparansi mengenai venue, validasi DPT, tata tertib persidangan, hingga mekanisme pengambilan keputusan harus diumumkan secara jelas dan setara kepada seluruh peserta konferensi.
PWI Sulawesi Selatan memiliki sejarah panjang dalam melahirkan wartawan-wartawan tangguh dan tokoh pers yang disegani. Nama besar itu jangan sampai tercoreng hanya karena lemahnya manajemen pelaksanaan konferensi atau munculnya kesan keberpihakan dalam proses demokrasi organisasi.
Konferprov seharusnya menjadi momentum konsolidasi moral, bukan sumber fragmentasi internal. Sebab ketika marwah organisasi mulai dipertanyakan oleh anggotanya sendiri, maka sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya kapasitas panitia atau kandidat ketua, melainkan kedewasaan seluruh elemen organisasi dalam menjaga kehormatan profesi jurnalistik.
Pada akhirnya, publik menaruh harapan agar PWI Sulsel mampu melewati dinamika ini dengan kepala dingin, sikap terbuka, dan komitmen terhadap demokrasi organisasi yang sehat. Sebab di tengah derasnya arus disinformasi dan krisis kepercayaan publik terhadap media, organisasi wartawan justru dituntut menjadi contoh paling nyata tentang integritas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap etika.
