Keterangan Gambar:
Kapolres Soppeng bersama unsur Forkopimda dan pejabat daerah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng dalam agenda penyerahan rekomendasi LKPJ Tahun 2025 di ruang sidang DPRD, dengan pengamanan berlangsung aman dan kondusif. (Foto: Dokumentasi Humas Polres Soppeng)
Oleh: Alimuddin
Pemred Palapa Media Group
SOPPENG — Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap proses pemerintahan berjalan efektif dan berwibawa. Dalam konteks itulah, kehadiran aparat kepolisian tidak hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penjamin berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang kondusif dan berintegritas.
Komitmen tersebut ditunjukkan oleh jajaran Polres Soppeng saat menghadiri sekaligus mengawal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng dengan agenda penyerahan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Jalan Salotungo, Kecamatan Lalabata, Senin (20/4/2026) sore.
Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K. hadir langsung dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap jalannya fungsi legislatif dan eksekutif di daerah. Di tengah dinamika pembahasan kinerja pemerintah, kehadiran Polri menjadi simbol sekaligus implementasi nyata dari peran negara dalam menjaga ketertiban ruang-ruang demokrasi.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Soppeng H. Nasfiding, didampingi Wakil Ketua II Muhammad Taufan, serta dihadiri Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle Ks Dalle, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, anggota DPRD, camat, hingga berbagai elemen undangan lainnya. Forum ini menjadi bagian penting dalam siklus evaluasi kinerja pemerintah daerah yang diatur dalam kerangka hukum nasional.
Dalam keterangannya, Kapolres Soppeng menegaskan bahwa pengamanan kegiatan pemerintahan merupakan bagian dari tugas strategis Polri dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Menurutnya, setiap agenda pemerintahan harus berlangsung dalam situasi yang aman dan tertib agar menghasilkan keputusan yang optimal bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan pemerintahan daerah, termasuk rapat paripurna DPRD, agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Ini adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas kamtibmas secara menyeluruh,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Tanpa stabilitas keamanan, proses pemerintahan berpotensi terganggu dan berdampak pada pelayanan publik.
Dalam perspektif penegakan hukum, pendekatan preventif tetap menjadi prioritas. Kehadiran personel Polres Soppeng tidak hanya bersifat pengamanan fisik, tetapi juga sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya forum resmi negara.
Rapat paripurna yang berlangsung sekitar satu jam tersebut akhirnya ditutup dalam suasana tertib dan kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar berkat pengamanan dan monitoring yang dilakukan secara optimal oleh jajaran Polres Soppeng.
Di balik formalitas ruang sidang, tersirat pesan kuat bahwa keamanan bukan sekadar kondisi, melainkan hasil dari kerja kolektif yang terencana. Dan di Soppeng, komitmen itu terus dijaga—dari ruang publik hingga ruang-ruang pengambilan keputusan.
