Tulisan ini merupakan nuansa dari link: Yang Tersisa Saat Pesta Usai https://breakingsulsel.co.id/uncategorized/yang-tersisa-saat-pesta-usai.html
MAKASSAR, SUARAPALAPA.ID – Pesta demokrasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan yang digelar pada 2 Juni 2026 kemarin kini telah usai. Hiruk-pikuk yel-yel kemenangan telah mereda. Mereka yang mematok estimasi dengan tensi tinggi kini telah kembali ke agenda rutin sehari-hari. Sebagian besar peserta dari daerah pun sudah pamit, meninggalkan kebersamaan dua hari yang menyisakan kehangatan.
Namun, di balik layar kemegahan pesta yang berakhir antiklimaks lewat jalan aklamasi itu, ada luka menganga yang tidak ikut sembuh bersama berlalunya waktu. Ada air mata ketidakadilan yang tumpah di sudut-sudut ruangan, sebuah duka mendalam yang dialami oleh dua tokoh pers: Suwardi Thahir (ST) dan M. Dahlan Abubakar (MDA).
Bagi mereka berdua, kompetisi ini tidak sekadar keras, tetapi kejam, terstruktur, dan penuh kezaliman.
Air Mata Mengharu Biru: Ketika Pengabdian Dibalas Penjegal
Bagaimana mungkin, sebuah organisasi tempat berkumpulnya para intelektual pencari kebenaran, justru mempertontonkan drama penindasan yang begitu telanjang?
Suwardi Thahir, Komisaris Fajar yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pers, sejak awal melangkah telah dijadikan target buruan. Langkahnya diintai, jalannya dipasangi barikade. Kartu Tanda Anggota (KTA)-B miliknya yang sudah sah ditandatangani oleh Ketua PWI Pusat, Ahmad Munir, dicoba dianulir secara sepihak lewat sidang kilat yang dipaksakan. Meski keadilan sempat berpihak dan menyatakan KTA tersebut sah, syahwat untuk menyingkirkan ST tidak pernah surut.
Ia bagaikan seorang pelari yang dipaksa melewati rintangan berlapis demi memperebutkan kursi Ketua PWI Sulsel. Saat menyetor 14 jenis berkas persyaratan yang rumitnya melebihi pencalonan pejabat politik, ST kembali dihantam kezaliman. Dua surat pernyataan krusial, “Pernah Menjadi Pengurus PWI Sulsel” dan “Tidak Pernah Diberi Sanksi Organisasi”, ditolak mentah-mentah untuk ditandatangani oleh Plt Ketua PWI Sulsel.
Bayangkan rasa sesak di dada itu. Seseorang yang telah mewakafkan waktu dan pikirannya untuk membesarkan marwah organisasi, seketika diperlakukan bak orang asing yang tak diakui. Beruntung, jeritan ketidakadilan itu secara real-time menembus gawai para pengurus pusat, hingga ST akhirnya lolos dari lubang jarum diskualifikasi.
Ketika ‘Wasit’ Ikut Menendang Bola ke Gawang Sendiri
Jika apa yang dialami Suwardi Thahir sudah membuat dada sesak, maka apa yang menimpa sang begawan pers, M. Dahlan Abubakar (MDA), jauh lebih menyayat hati. Tokoh senior yang juga mantan Pengurus PWI Pusat di era Hendry Ch. Bangun ini dipaksa menelan pil pahit birokrasi yang sengaja dipersulit.
MDA dituduh terlambat menyetor Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Makassar hanya karena selisih waktu satu jam dari batas pukul 17.00 WITA yang ditetapkan panitia. Saat itu, MDA hanya bisa pasrah. Dalam kesunyiannya, ia membatin: “Jika saya memang tidak pernah dipidana dan tidak pernah disanksi organisasi, Tuhan tidak akan buta.”
Puncak kezaliman yang paling kasat mata dan mengiris hati adalah ketika panitia dan pengurus daerah yang bertindak sebagai pemegang kendali beralih peran. Mereka bukan lagi penengah yang adil. Bagaikan sebuah pertandingan sepak bola, mereka yang seharusnya menjadi wasit justru ikut berlari memakai jersi tim lawan, merebut bola, dan menendang sekeras-kerasnya ke gawang lawan demi memenangkan kelompoknya sendiri.
Sarat dengan kepentingan, surat keterangan “Tidak Pernah Disanksi” milik MDA sengaja diputar-putar. PWI Pusat yang mencium aroma busuk ini sampai harus turun tangan mengeluarkan kebijakan agar Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) periode 2021-2026, Nursyamsu Sultan, yang menandatanganinya. Namun, kezaliman belum usai. Ketika surat sudah ditandatangani, stempel organisasi sengaja disembunyikan.
Dengan alasan pengurus sedang sibuk di lokasi Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) di sebuah hotel di Jalan Andi Mappanyukki, tim MDA dipingpong. “Nanti sore baru bisa dibuat,” cetus salah satu pengurus dengan nada dingin, padahal mereka tahu persis PWI Pusat memberikan tenggat waktu ketat hingga pukul 12.00 WITA siang itu. Mereka sengaja mengulur waktu agar jarum jam berputar membunuh harapan MDA.
Narasi Keras Terhadap Anasir Kebencian
Mengapa orang sekelas M. Dahlan Abubakar, yang hidupnya habis untuk mengurus jurnalisme, harus dipersulit sedemikian rupa? Mengapa panitia dan pengurus daerah tiba-tiba menjadi amnesia dan memandang seniornya dengan tatapan penuh kebencian?
Ini bukan lagi sekadar kompetisi, ini adalah pembunuhan karakter yang dilakukan secara sistematis demi melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Sungguh sebuah ironi yang memuakkan. Organisasi yang saban hari mendengungkan keadilan dan mengkritik kesewenang-wenangan penguasa, justru membiarkan virus tirani dan kezaliman bersarang di dalam tubuhnya sendiri.
Bagaimana mungkin PWI bisa diperbaiki jika di dalam kepengurusannya masih memelihara anasir-anasir kebencian, kecurangan, dan taktik menjegal yang kotor?
Pesta memang telah usai, dan aklamasi telah mengetuk palu kemenangan. Namun, sejarah akan mencatat dengan tinta hitam: bahwa di Sulawesi Selatan, pada Juni 2026, pernah ada sebuah kompetisi di mana nurani wartawan digadaikan, dan sang ‘wasit’ dengan bangga menendang bola untuk menghancurkan harapan anggotanya sendiri. (Suarapalapa.id)
