Ilustrasi
JOURNALISM ESSAY
SOPPENG, SUARA PALAPA – Menjelang senja, ketika cahaya matahari perlahan merunduk di ufuk barat, Segitiga Cakelle di jantung Kota Watansoppeng berubah menjadi ruang tempat suara-suara harapan diperdengarkan. Di sana, puluhan mahasiswa berdiri membawa keyakinan, sementara aparat kepolisian berdiri dengan kesabaran. Dua peran yang berbeda, namun sama-sama mengemban amanah menjaga kehidupan demokrasi agar tetap berjalan dalam koridor kedamaian.
Selasa, 7 Juli 2026, sekitar 50 orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Soppeng Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata. Dipimpin Jenderal Lapangan Muhammad Arifin Syam, mereka datang membawa spanduk, bendera organisasi, pamflet, serta lantang menyuarakan tema, “Soppeng Tidak Setara! Evaluasi Kinerja Pemda Soppeng.”
Di negeri yang menjunjung nilai musyawarah, menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin undang-undang. Namun setiap hak selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab. Di titik itulah personel Polres Soppeng mengambil peran, bukan sekadar menjaga keamanan, melainkan memastikan demokrasi tetap memiliki wajah yang santun.
Berbagai persoalan menjadi isi tuntutan mahasiswa. Mereka mempertanyakan program beasiswa pemerintah daerah, kejelasan status aset Asrama Mahasiswa Soppeng, evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengembalian TNI dan Polri pada fungsi utamanya, hingga klaim mengenai peningkatan ekonomi daerah.
Suara-suara itu menggema di tengah keramaian kota. Sesekali, orasi berganti dengan yel-yel yang membakar semangat. Bahkan, sebagai simbol kekecewaan, massa membakar ban bekas dan sempat memblokade arus lalu lintas setelah menunggu kehadiran perwakilan Pemerintah Daerah yang tak kunjung tiba.
Namun di tengah kepulan asap yang membumbung ke langit, aparat kepolisian tidak memilih jalan konfrontasi. Mereka mengedepankan pendekatan persuasif, menenangkan situasi dengan komunikasi yang santun dan pengamanan yang profesional. Perlahan, arus kendaraan kembali bergerak, ketegangan mereda, dan ruang dialog pun terbuka.
Sekitar pukul 17.45 WITA, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima berdialog bersama Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Fraksi Partai Golkar Dapil IV Liliriaja–Citta, Hadi Wijaya Ismail, S.P., didampingi Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., serta Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Soppeng, Nazamuddin, S.H., M.H.
Dalam suasana yang lebih teduh, seluruh aspirasi mahasiswa disampaikan secara terbuka. DPRD menyatakan komitmennya untuk meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada instansi terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Sebuah jawaban yang mungkin belum menjadi akhir dari perjuangan, tetapi setidaknya membuka pintu komunikasi yang lebih bermartabat.
Menjelang pukul 18.05 WITA, massa membubarkan diri dengan tertib. Tak ada bentrokan. Tak ada luka. Yang tersisa hanyalah jejak langkah demokrasi yang berhasil dijaga bersama.
Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., menegaskan bahwa Polres Soppeng akan terus berkomitmen memberikan pengamanan secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur dalam setiap penyampaian pendapat di muka umum.
“Pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai sekaligus memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kami mengapresiasi seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan pendapat dengan tertib sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lancar hingga selesai,” ungkapnya.
Demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang mampu mendengar dengan hati yang lapang. Sebab, di setiap aspirasi ada harapan yang ingin diperjuangkan, dan di setiap seragam pengamanan ada amanah untuk melindungi seluruh anak bangsa tanpa membeda-bedakan.
Pada akhirnya, kedamaian bukan lahir karena tidak adanya perbedaan pendapat, tetapi karena semua pihak memilih menahan amarah, membuka ruang dialog, dan meyakini bahwa Allah mencintai mereka yang menegakkan keadilan dengan kebijaksanaan. Ketika suara rakyat bertemu dengan keteduhan pengabdian, di sanalah demokrasi menemukan wajahnya yang paling bermartabat. (Red)
