PWI Sulsel Harus Berani Menertibkan Diri Sebelum Menuntut Profesionalisme Pers

TAJUK RENCANA12 Dilihat

Keterangan Gambar:

Pengurus PWI Sulsel menggelar rapat evaluasi internal untuk membenahi struktur organisasi, keanggotaan, administrasi KTA, serta regenerasi kepemimpinan di sejumlah kabupaten/kota. (Foto: Dok. PWI Sulsel)

PALAPA MEDIA GROUP
Berani Bersikap, Tegas dalam Nurani

TAJUK RENCANA PALAPA

Sikap Redaksi untuk Kepentingan Publik

Ada masa ketika sebuah organisasi tidak cukup hanya melihat ke luar. Ia harus berani menyalakan lampu di dalam rumahnya sendiri.

Sebab sebelum berbicara tentang profesionalisme pers, independensi wartawan, dan marwah jurnalistik, sebuah organisasi profesi harus terlebih dahulu memastikan rumah organisasinya berdiri di atas administrasi yang tertib, keanggotaan yang sahih, kepemimpinan yang jelas, dan pelayanan yang tidak membuat anggotanya menunggu dalam ketidakpastian.

Di titik itulah rapat evaluasi internal Pengurus PWI Sulawesi Selatan pada Rabu, 12 Agustus 2026, patut dibaca lebih dari sekadar agenda organisasi.

Rapat yang dipimpin Ketua PWI Sulsel Suwardi Thahir bersama jajaran pengurus harian itu membuka sejumlah persoalan yang selama ini berada di balik meja administrasi: status kepengurusan daerah, penertiban keanggotaan, penerbitan dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga persoalan regenerasi.

Ini bukan perkara kecil.

KTA memang selembar kartu. Tetapi bagi seorang wartawan, di balik kartu itu terdapat identitas profesi, status keanggotaan, dan bagian dari pertanggungjawaban organisasi. Karena itu, ketika proses penerbitannya tersendat, persoalannya tidak berhenti pada administrasi. Ia menyentuh rasa keadilan anggota terhadap organisasi yang menaunginya.

PWI Sulsel sendiri mengakui bahwa pada periode sebelumnya terdapat kelemahan dalam pelayanan administrasi, terutama terkait respons terhadap proses KTA. Pengakuan semacam ini justru penting.

Sebuah organisasi tidak menjadi lemah karena mengakui kekurangan.

Sebaliknya, organisasi menjadi rapuh ketika kekurangan disembunyikan, kesalahan dibiarkan berulang, dan kritik dianggap sebagai ancaman.

Karena itu, keputusan untuk melakukan verifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan di kabupaten/kota harus ditempatkan sebagai momentum pembenahan, bukan sekadar pekerjaan administratif.

Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, hingga Toraja disebut menjadi wilayah yang memerlukan perhatian. Persoalannya beragam. Ada struktur kepemimpinan yang perlu ditata, ada status keanggotaan yang harus diverifikasi, ada KTA yang perlu diperbarui, dan ada daerah yang menghadapi persoalan regenerasi.

Enrekang, misalnya, disebut hanya menyisakan sekitar tiga anggota yang tercatat aktif.

Angka itu semestinya tidak sekadar dibaca sebagai data.

Di balik tiga nama itu ada pertanyaan yang lebih besar: ke mana organisasi hendak dibawa ketika regenerasi tidak berjalan? Bagaimana masa depan pers di daerah jika kaderisasi tidak dirawat? Dan siapa yang kelak meneruskan tradisi jurnalistik ketika generasi baru tidak diberi ruang untuk tumbuh?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak selesai dengan rapat.

Ia membutuhkan keberanian untuk bekerja.

PWI Sulsel telah menetapkan penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi kartu, dan penguatan struktur daerah sebagai fokus dalam satu tahun mendatang.

Bagi Palapa, target itu harus lebih dari sekadar agenda kerja.

Ia harus menjadi janji pelayanan.

Organisasi profesi wartawan bukan sekadar papan nama, kepengurusan, rapat, atau seremoni. Ia adalah rumah tempat martabat profesi dijaga. Di dalamnya terdapat manusia-manusia yang bekerja dengan pena, kamera, mikrofon, dan nurani untuk mencari kebenaran di tengah hiruk-pikuk kepentingan.

Karena itu, penataan internal harus dilakukan dengan dua tangan sekaligus: tangan regulasi dan tangan kemanusiaan.

Regulasi diperlukan agar tidak ada keanggotaan yang semu, kepengurusan yang kabur, atau administrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Namun kemanusiaan juga diperlukan agar proses penertiban tidak berubah menjadi penghakiman.

Anggota yang aktif harus dilayani. Anggota yang bermasalah administrasinya harus dibantu menyelesaikan. Mereka yang tidak lagi aktif harus diverifikasi dengan mekanisme yang jelas. Dan mereka yang berpotensi menjadi generasi penerus harus diberi kesempatan untuk tumbuh.

Di sinilah kepemimpinan PWI Sulsel sedang diuji.

Bukan hanya apakah mampu menata struktur, tetapi apakah mampu menghadirkan rasa keadilan dalam penataan tersebut.

Bukan hanya apakah mampu menerbitkan KTA, tetapi apakah mampu membangun sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bukan hanya apakah mampu menunjuk Plt, tetapi apakah mampu memastikan bahwa setiap daerah pada akhirnya memiliki kepemimpinan definitif yang lahir dari proses organisasi yang sehat.

Dan yang paling penting, bukan hanya apakah mampu menjaga nama besar PWI, tetapi apakah mampu menjaga marwahnya.

Sebab muruah organisasi tidak lahir dari slogan.

Muruah tumbuh dari ketertiban.

Ia tumbuh dari kejujuran administrasi, konsistensi menjalankan aturan, kesediaan mendengar anggota, keberanian mengoreksi kesalahan, dan keteguhan menempatkan kepentingan profesi di atas kepentingan pribadi.

Dalam dunia pers yang semakin gaduh, organisasi wartawan justru dituntut semakin teduh.

Wartawan boleh kritis. Bahkan harus kritis.

Tetapi organisasi yang menaunginya juga harus bersedia dikritik.

Sebab bagaimana mungkin pers mengingatkan pemerintah agar transparan, sementara organisasi profesi sendiri tidak transparan dalam pelayanan? Bagaimana mungkin wartawan meminta akuntabilitas lembaga publik, jika tata kelola internal organisasinya sendiri belum sepenuhnya tertib?

Pertanyaan itu bukan untuk melemahkan PWI.

Justru sebaliknya.

Kritik yang jujur adalah cara lain mencintai sebuah organisasi.

Palapa memandang langkah evaluasi PWI Sulsel sebagai pintu yang patut dibuka lebih lebar. Jangan berhenti pada pembenahan administrasi. Jadikan momentum ini sebagai reformasi kecil yang membawa perubahan besar: sistem data keanggotaan yang akurat, pelayanan KTA yang terukur, komunikasi provinsi-daerah yang sehat, regenerasi yang terencana, serta mekanisme penyelesaian persoalan organisasi yang transparan.

Satu tahun ke depan akan menjadi ruang pembuktian.

Apakah pembenahan itu hanya akan menjadi catatan rapat, atau benar-benar menjelma menjadi perubahan yang dirasakan anggota di daerah.

Pada akhirnya, organisasi yang besar bukan organisasi yang tidak pernah memiliki masalah.

Organisasi yang besar adalah organisasi yang berani melihat masalahnya sendiri, mengakuinya dengan jujur, lalu memperbaikinya dengan bermartabat.

Dan bagi PWI Sulsel, mungkin inilah saatnya menata kembali rumah itu.

Bukan demi pengurus.

Bukan pula semata demi nama besar organisasi.

Tetapi demi wartawan yang setiap hari berjalan membawa amanah profesi, demi masyarakat yang membutuhkan pers yang terpercaya, dan demi masa depan jurnalistik yang tidak kehilangan arah di tengah derasnya zaman.

Sebab pena yang menulis kebenaran akan selalu memiliki tempat di hati manusia.

Tetapi agar pena itu tetap bercahaya, rumah yang menaunginya pun harus bersih.

Karena pada akhirnya, profesionalisme pers tidak hanya dituntut dari wartawan yang berada di lapangan. Ia harus terlebih dahulu tumbuh dari organisasi yang menjadi rumahnya.

Dan di atas segala ikhtiar manusia, ada satu kesadaran yang semestinya tidak pernah ditinggalkan: bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

PALAPA MEDIA GROUP
Berani Bersikap, Tegas dalam Nurani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *