Keterangan Gambar:
Personel Unit Tipidter Satreskrim Polres Wajo melakukan koordinasi dengan pihak SPBE di Kecamatan Sabbangparu, Kamis (16/7/2026), guna menelusuri ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG subsidi 3 kilogram menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan di sejumlah wilayah. (Foto: Dokumentasi Humas Polres Wajo)
Oleh: Sabri
Editor: Alimuddin
Menelusuri Jejak Distribusi LPG 3 KG dari Hulu: Memastikan Energi Bersubsidi Tetap Sampai kepada Mereka yang Berhak
WAJO, SUARA PALAPA — Di dapur-dapur sederhana, api kecil bukan sekadar nyala. Ia adalah tanda bahwa kehidupan masih berjalan. Di atas tungku, air mendidih, nasi matang, dan makanan bagi keluarga disiapkan. Karena itu, ketika tabung LPG 3 kilogram mulai sulit ditemukan, yang terasa bukan hanya kelangkaan sebuah barang, melainkan kegelisahan yang perlahan menyentuh rumah-rumah rakyat.
Di tengah keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh LPG bersubsidi di sejumlah wilayah, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Wajo melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) memilih untuk tidak menunggu kegelisahan itu berkembang menjadi keresahan.
Kamis, 16 Juli 2026, personel Unit Tipidter Satreskrim Polres Wajo turun melakukan koordinasi langsung dengan pihak Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kecamatan Sabbangparu.
Langkah itu sederhana, tetapi memiliki arti penting: menelusuri dari mana persoalan bermula.
Sekitar pukul 13.30 Wita, personel Unit Tipidter menemui penanggung jawab SPBE untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan stok dan proses distribusi LPG 3 kilogram. Dari tempat inilah informasi mengenai perjalanan energi bersubsidi itu mulai dihimpun, dari titik pengisian hingga kemungkinan jalurnya menuju pangkalan dan masyarakat.
Bagi kepolisian, pengawasan distribusi bukan semata-mata persoalan administratif. Di balik setiap tabung LPG bersubsidi terdapat hak masyarakat yang harus dijaga.
Kanit Tipidter Satreskrim Polres Wajo, IPTU Tahya Cahya Wiguna, S.Tr.K., M.H., mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai respons cepat terhadap keluhan masyarakat sekaligus untuk mengetahui penyebab kelangkaan yang terjadi.
“Kami melakukan koordinasi langsung dengan pihak SPBE untuk memastikan proses penyaluran LPG 3 kilogram berjalan sesuai ketentuan. Kami juga mendalami apakah kelangkaan ini disebabkan kendala distribusi, peningkatan permintaan, atau faktor lainnya,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan satu hal penting: dalam menghadapi kelangkaan, kesimpulan tidak boleh lahir dari dugaan. Ia harus dibangun dari fakta.
Sebab, di satu sisi, kelangkaan dapat disebabkan oleh persoalan distribusi, peningkatan kebutuhan, atau hambatan teknis. Namun di sisi lain, penyalahgunaan juga tidak boleh diabaikan. Barang bersubsidi selalu memiliki celah untuk dipermainkan ketika pengawasan melemah dan kepentingan keuntungan mengambil tempat di atas kepentingan rakyat.
Karena itu, Unit Tipidter Satreskrim Polres Wajo menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kilogram agar penyalurannya tepat sasaran.
Jika dalam proses pendalaman ditemukan indikasi penimbunan, penyimpangan distribusi, maupun pelanggaran hukum lainnya, kepolisian menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Apabila ditemukan adanya indikasi penimbunan, penyimpangan distribusi, atau pelanggaran hukum lainnya, kami akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas IPTU Tahya Cahya Wiguna.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Kepanikan, dalam banyak keadaan, dapat memperbesar persoalan yang sebenarnya masih dapat dikendalikan.
Namun ketenangan masyarakat harus berjalan beriringan dengan keterbukaan dan pengawasan dari seluruh pihak.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan distribusi LPG subsidi diminta menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Sebab pengawasan tidak hanya berdiri di kantor-kantor pemerintahan atau ruang-ruang penegakan hukum. Ia juga tumbuh dari keberanian warga untuk menyampaikan kebenaran.
Hingga koordinasi berlangsung, Unit Tipidter Satreskrim Polres Wajo masih mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Wajo.
Pada akhirnya, persoalan LPG bersubsidi bukan semata-mata tentang tabung berwarna hijau yang berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Ia adalah tentang keadilan dalam distribusi. Tentang memastikan bahwa subsidi negara tidak berhenti di tengah jalan. Tentang memastikan bahwa api di dapur rakyat tidak padam hanya karena hak yang semestinya sampai, tersesat dalam perjalanan.
Sebab dalam kehidupan bernegara, amanah bukan hanya perkara besar yang dibicarakan di ruang-ruang kekuasaan. Kadang, ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana: memastikan sebuah keluarga dapat memasak untuk makan malam.
Dan di sanalah hukum menemukan makna kemanusiaannya, ketika ia hadir bukan hanya untuk menghukum yang salah, tetapi juga untuk menjaga agar hak-hak kecil rakyat tetap sampai kepada mereka yang berhak.
