Oleh: Alimuddin
Pemred Palapa Media Group
Menjelang pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan periode 2026–2031, tensi organisasi justru bergerak ke arah yang mengkhawatirkan. Alih-alih menghadirkan atmosfer konsolidasi yang teduh dan demokratis, agenda lima tahunan tersebut kini dibayangi sorotan tajam terkait kesiapan panitia, transparansi proses, hingga legitimasi tahapan organisasi yang dinilai belum sepenuhnya tuntas.
Polemik mengemuka ketika jadwal pemungutan suara telah dipastikan berlangsung pada 2 Juni 2026, namun lokasi pelaksanaan konferensi hingga kini belum diumumkan secara resmi kepada peserta maupun anggota. Situasi ini memantik tanda tanya di kalangan insan pers, terutama karena waktu pelaksanaan kian mendekati hari-H.
Bagi sebagian anggota PWI Sulsel, ketidakjelasan venue bukan sekadar persoalan teknis. Lebih dari itu, kondisi tersebut dianggap mencerminkan belum matangnya persiapan panitia dalam mengelola agenda strategis organisasi profesi sebesar PWI.
“Konferprov bukan forum biasa. Ini adalah ruang menentukan arah organisasi lima tahun ke depan. Karena itu, seluruh tahapan seharusnya berjalan terbuka, terukur, dan profesional,” ujar salah seorang wartawan senior di Makassar, Jumat (22/5/2026).
Kritik yang berkembang tidak berhenti pada urusan tempat pelaksanaan. Di tengah dinamika internal organisasi, isu mengenai netralitas panitia mulai ikut menyeruak ke permukaan. Sejumlah anggota menilai, terdapat kesan bahwa pelaksanaan konferensi berlangsung tanpa ruang komunikasi yang cukup terbuka kepada peserta dan pemilik hak suara.
Sorotan paling tajam tertuju pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Beberapa anggota mengaku namanya tidak tercantum, padahal secara administratif merasa memenuhi syarat sebagai pemilih. Sebaliknya, terdapat pula nama-nama yang dipersoalkan status keanggotaannya namun tetap tercatat dalam daftar tersebut.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran mengenai legitimasi hasil konferensi apabila persoalan administratif tidak segera diselesaikan secara transparan dan akuntabel.
“DPT adalah fondasi demokrasi organisasi. Ketika data pemilih diperdebatkan sejak awal, maka hasil akhirnya berpotensi menimbulkan resistensi dan sengketa,” ungkap salah seorang pengurus PWI tingkat kabupaten di Sulawesi Selatan.
Di tengah derasnya kritik, Ketua Panitia Pelaksana Konferprov PWI Sulsel, Faisal Palapa, mengakui bahwa lokasi pelaksanaan memang belum diputuskan secara final. Menurutnya, panitia masih melakukan penyesuaian dengan kondisi anggaran yang tersedia, meskipun jadwal pelaksanaan tetap dipertahankan sesuai agenda awal.
“Kami masih menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang ada. Namun untuk pelaksanaannya tetap kami upayakan berjalan pada 2 Juni 2026,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat siang.
Pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kegelisahan internal. Sebagian anggota justru menilai panitia terkesan terburu-buru mempertahankan jadwal, sementara sejumlah aspek mendasar dinilai belum siap secara organisatoris.
Desakan evaluasi pun mulai bergulir dari berbagai daerah. Sejumlah pengurus kabupaten meminta agar seluruh tahapan konferensi dibuka secara transparan kepada anggota, termasuk menyangkut penggunaan anggaran, validasi DPT, hingga penyusunan tata tertib persidangan.
Bahkan, muncul pula harapan agar Persatuan Wartawan Indonesia tingkat pusat mengambil langkah supervisi guna memastikan jalannya Konferprov tetap berada dalam koridor konstitusi organisasi serta prinsip demokrasi yang sehat.
Di tengah situasi tersebut, perbincangan mengenai misteri venue, validitas DPT, dan independensi panitia masih menjadi topik hangat di kalangan wartawan Sulawesi Selatan. Atmosfer menjelang Konferprov pun semakin dipenuhi ketegangan, seolah menggambarkan bahwa pertarungan sesungguhnya bukan hanya soal siapa yang akan terpilih memimpin, melainkan juga tentang bagaimana marwah organisasi profesi ini dipertaruhkan di hadapan publik.
Pada akhirnya, Konferprov bukan sekadar momentum pergantian ketua. Ia adalah cermin kedewasaan organisasi dalam merawat demokrasi, menjaga etika, dan menempatkan profesionalisme di atas segala kepentingan. Ketika ruang transparansi mulai dipertanyakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pemilihan, tetapi juga kepercayaan anggota terhadap rumah besar yang selama ini bernama PWI.
