Ilustrasi
Oleh: Alimuddin
Pemred Palapa Media Group
Panggung konsolidasi Partai Golkar Sulawesi Selatan di Gedung Serbaguna La Patau, Watansoppeng, Sabtu, 16 Mei 2026, sejatinya disiapkan sebagai arena unjuk soliditas politik partai berlambang pohon beringin. Ribuan kader hadir. Struktur partai dari berbagai daerah berkumpul. Warna kuning mendominasi ruangan. Tepuk tangan dan yel-yel menggema silih berganti.
Namun di tengah gegap gempita itu, perhatian publik justru tertuju pada satu ruang yang kosong.
Kursi seorang kader penting Golkar tak terisi.
Nama itu adalah Suwardi Haseng, kepala daerah yang lahir dari dukungan Partai Golkar sekaligus tercatat sebagai bagian dari jajaran pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Ketidakhadirannya dalam agenda resmi partai di daerah yang dipimpinnya sendiri segera memantik pertanyaan publik. Awalnya, sebagian kalangan menduga absennya Suwardi hanya persoalan teknis komunikasi internal di tingkat DPD II Golkar Soppeng. Namun situasi berubah setelah beredarnya surat resmi DPD I Partai Golkar Sulsel bernomor 029/DPD-I/PG/V/2026 tertanggal 12 Mei 2026.
Surat itu memperlihatkan bahwa seluruh rangkaian agenda konsolidasi berada dalam kendali penuh DPD I Golkar Sulsel. Mulai dari penyelenggaraan kegiatan, distribusi undangan, hingga pengaturan peserta disebut menjadi kewenangan struktur provinsi.
Di titik inilah arah pembicaraan publik mulai berubah.
Jika seluruh kendali agenda berada di tangan DPD I, maka publik mulai mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pengurus DPD I sekaligus kepala daerah dari Partai Golkar tidak hadir dalam konsolidasi besar partainya sendiri.
Pertanyaan itu berkembang cepat. Dari ruang diskusi politik hingga warung kopi masyarakat, percakapan mengenai absennya Suwardi Haseng menjelma menjadi isu politik yang melampaui sekadar persoalan kehadiran seremonial.
DPD II Golkar Soppeng kemudian memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa posisi DPD II hanya sebagai pelaksana teknis dan tuan rumah kegiatan. Soal undangan serta mekanisme distribusinya disebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPD I Golkar Sulsel.
Penjelasan tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap opini yang sempat berkembang dan mengarah kepada DPD II sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas polemik itu.
Namun dalam politik, penjelasan administratif sering kali tidak cukup menghentikan tafsir publik.
Sebab masyarakat tidak hanya membaca dokumen resmi. Publik juga membaca simbol, gestur politik, serta dinamika relasi antar elite yang tampil di ruang terbuka.
Di tengah suasana konsolidasi yang disebut berjalan sukses oleh Muhidin Moh. Said, absennya Suwardi justru menjadi percakapan paling dominan di luar agenda resmi acara.
Golkar terlihat tetap solid di atas panggung. Tetapi di balik suasana penuh semangat kaderisasi itu, muncul pertanyaan yang tak mudah diredam: apakah ini semata dinamika komunikasi internal, atau sinyal adanya ketidaksinkronan politik di tubuh partai?
Suwardi Haseng sendiri akhirnya memberikan penjelasan kepada sejumlah media. Ia mengaku tidak menerima undangan resmi meski disebut tersedia kursi untuk dirinya di lokasi acara. Dalam keterangannya, ia juga mengisahkan pengalaman beberapa tahun lalu ketika menghadiri agenda partai namun merasa tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya.
Bupati Soppeng itu menambahkan bahwa dirinya saat itu tengah menjalankan tugas pemerintahan di Jakarta dan telah berkomunikasi dengan pimpinan DPD I Golkar Sulsel terkait kemungkinan kehadiran apabila waktu memungkinkan.
Pernyataan lain yang turut menyita perhatian publik ialah dugaan adanya pihak tertentu yang sengaja membangun situasi agar dirinya tidak hadir dalam konsolidasi tersebut. Meski demikian, hingga kini pernyataan tersebut belum disertai penjelasan maupun bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Karena itu, seluruh dinamika yang berkembang tetap harus ditempatkan dalam koridor kehati-hatian, proporsionalitas, dan asas praduga tak bersalah sebagaimana diamanatkan dalam prinsip jurnalistik profesional.
Di tengah riuh polemik itu, sejumlah tokoh masyarakat berharap seluruh elemen di Kabupaten Soppeng tetap mengedepankan komunikasi dan kebersamaan. Mereka menilai harmonisasi antara pemerintah daerah, partai politik, tokoh agama, tokoh budaya, serta unsur Forkopimda menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menilai kepemimpinan dari pembangunan fisik dan angka statistik. Publik juga menilai kemampuan para elite menjaga etika komunikasi, merawat harmoni, dan menyelesaikan perbedaan tanpa membiarkan ruang publik dipenuhi spekulasi berkepanjangan.
Dan ketika sebuah agenda konsolidasi justru melahirkan percakapan politik yang lebih besar daripada substansi acaranya sendiri, publik tentu akan terus bertanya: ada apa sesungguhnya di balik sunyi seorang kader utama Golkar di tanah yang dipimpinnya sendiri?
