Oleh: Alimuddin
Pemred Palapa Media Group
Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan pada 2 Juni 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar arena perebutan kursi ketua. Yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang akan memimpin organisasi lima tahun ke depan, melainkan apakah PWI Sulsel masih mampu mempertahankan relevansinya di tengah perubahan besar dunia pers.
Terlalu banyak organisasi profesi yang terjebak dalam rutinitas pemilihan. Energi habis untuk membangun dukungan, menyusun koalisi, dan menghitung suara. Setelah pemenang ditetapkan, organisasi kembali berjalan tanpa arah yang jelas. PWI Sulsel tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama.
Dunia jurnalistik saat ini sedang menghadapi ujian yang tidak ringan. Disrupsi digital mengubah model bisnis media secara drastis. Kecerdasan buatan mulai memasuki ruang produksi berita. Media-media lokal berjuang mempertahankan keberlangsungan usahanya. Sementara itu, banjir informasi di media sosial membuat batas antara fakta dan kebohongan semakin kabur.
Ironisnya, ketika tantangan eksternal semakin besar, organisasi profesi justru kerap disibukkan oleh persoalan internal. Energi yang seharusnya digunakan untuk memperkuat kualitas wartawan sering tersedot oleh dinamika politik organisasi. Dalam situasi seperti itulah, Konferprov PWI Sulsel menjadi penting.
Dua pasangan calon yang tampil dalam pemilihan kali ini sesungguhnya membawa dua penekanan yang berbeda. Ada yang datang dengan pengalaman mengelola industri media, ada pula yang dikenal melalui kiprah panjang dalam peningkatan kompetensi wartawan. Keduanya menawarkan kelebihan masing-masing.
Namun sesungguhnya persoalan utama PWI Sulsel bukan terletak pada figur. Organisasi profesi tidak pernah kekurangan tokoh. Yang sering kurang adalah keberanian melakukan pembaruan.
PWI Sulsel membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab pertanyaan mendasar: untuk apa organisasi ini ada?
Apakah PWI hanya akan menjadi lembaga yang sibuk mengurus kartu anggota dan agenda seremonial? Ataukah menjadi rumah besar profesi yang aktif meningkatkan kualitas jurnalistik, menjaga etika, memperkuat kesejahteraan wartawan, serta menjadi suara moral ketika kemerdekaan pers menghadapi ancaman?
Pertanyaan itu semakin relevan karena kepercayaan publik terhadap berbagai institusi, termasuk media, tidak lagi setinggi dulu. Di era media sosial, setiap orang dapat menjadi penyebar informasi. Dalam kondisi demikian, nilai utama wartawan bukan lagi kecepatan, melainkan kredibilitas. Dan kredibilitas hanya bisa lahir dari profesionalisme yang dijaga secara konsisten.
Di sinilah peran organisasi profesi menjadi krusial. PWI tidak boleh sekadar hadir saat konferensi dan pelantikan. Organisasi ini harus menjadi pusat pengembangan kompetensi, penjaga etika, sekaligus benteng independensi wartawan. Jika fungsi-fungsi itu melemah, keberadaan organisasi akan kehilangan makna.
Karena itu, para pemilik suara dalam Konferprov mendatang seharusnya tidak terjebak pada kedekatan personal, hubungan emosional, atau loyalitas kelompok. Mereka perlu melihat lebih jauh dari sekadar nama yang tercetak di surat suara.
Yang harus dipilih bukan semata-mata orangnya. Yang harus dipilih adalah arah.
Sebab sejarah menunjukkan bahwa organisasi tidak runtuh karena kekurangan tokoh. Organisasi runtuh ketika kehilangan visi. Organisasi melemah ketika lebih sibuk mengurus kepentingan internal daripada menjawab kebutuhan anggotanya. Dan organisasi kehilangan kehormatan ketika jabatan dipandang sebagai tujuan, bukan amanah.
PWI Sulawesi Selatan memiliki modal besar: tradisi jurnalistik yang kuat, sumber daya manusia yang berpengalaman, serta jaringan anggota yang tersebar hingga pelosok daerah. Modal itu cukup untuk menjadikan organisasi ini sebagai salah satu kekuatan pers yang disegani di Indonesia Timur.
Namun modal saja tidak cukup. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengubah organisasi dari sekadar wadah administratif menjadi pusat penggerak profesionalisme wartawan.
Konferprov 2026 akan menghasilkan seorang ketua. Tetapi yang lebih penting, forum ini harus menghasilkan kesadaran baru bahwa tantangan terbesar PWI bukanlah siapa yang menang atau kalah pada hari pemilihan.
Tantangan sesungguhnya adalah apakah organisasi ini masih mampu menjadi kompas moral bagi profesi wartawan di tengah zaman yang semakin bising oleh kepentingan, propaganda, dan informasi yang tak lagi mudah dibedakan antara yang benar dan yang menyesatkan.
Jika konferensi ini gagal menjawab pertanyaan itu, maka pergantian ketua hanya akan menjadi pergantian nama di papan organisasi. Tidak lebih.
Sebaliknya, jika para pemilik suara mampu melihat jauh melampaui kepentingan sesaat, Konferprov 2026 dapat menjadi titik balik penting bagi masa depan PWI Sulawesi Selatan.
Pilihan itu kini berada di tangan para wartawan sendiri.
