Keterangan Gambar:
Sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait berfoto bersama di lokasi kegiatan Pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor dalam mendukung penataan pertanahan dan pengembangan akses reforma agraria. (Foto: Humas Polres Soppeng)
PALAPA MEDIA GROUP (PMG)
Berani Bersikap, Tegas dalam Nurani.
Berita Cepat, Obyektif, Fakta dan Berimbang
Oleh: Alimuddin
Pemred Palapa Media Group
SUARA PALAPA, SOPPENG – Pendataan tanah dalam program Reforma Agraria bukan sekadar urusan administrasi pertanahan. Di balik setiap bidang tanah yang didata, terdapat kepentingan masyarakat menyangkut kepastian, pemanfaatan, dan peluang meningkatkan kesejahteraan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Pendataan Data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pengembangan Akses Reforma yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng di Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita itu melibatkan sejumlah unsur lintas sektor. Polres Soppeng turut mengambil bagian melalui Kabag Logistik Kompol Ahmad Jafar, S.Sos., M.Si.
Hadir pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, perwakilan Dandim 1423 Soppeng, perwakilan Ketua Pengadilan, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, serta Kepala Desa Patampanua.
Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan program reforma agraria, terutama pada tahapan pendataan objek tanah dan pengembangan akses masyarakat.
Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam melaksanakan program reforma agraria.
Menurutnya, pendataan yang baik dan koordinasi seluruh pihak menjadi bagian penting agar program tersebut berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Polri mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan program reforma agraria. Kami berharap melalui pendataan yang baik serta koordinasi seluruh pihak, program ini dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kepastian dan pemanfaatan tanah,” ungkap Kapolres.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi pertanahan, TNI-Polri, dan pemerintah desa agar setiap tahapan program dapat berjalan dengan baik serta memperoleh dukungan masyarakat.
Lebih dari Sekadar Pendataan
Reforma agraria memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pencatatan bidang tanah. Pendataan merupakan salah satu tahapan penting untuk mengenali objek tanah yang menjadi sasaran program, sekaligus menjadi dasar bagi langkah penataan dan pengembangan akses masyarakat.
Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari terselesaikannya proses administrasi. Manfaatnya bagi masyarakat juga perlu menjadi perhatian, termasuk kepastian hukum, ketepatan sasaran, serta terbukanya peluang pemanfaatan tanah secara produktif sesuai ketentuan.
Karena itu, keterlibatan pemerintah desa dan koordinasi lintas sektor menjadi penting. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai proses, persyaratan, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan program tersebut.
Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi diharapkan dapat membantu mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaan pendataan.
Bagi Polres Soppeng, dukungan terhadap kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi dengan instansi pemerintah dan unsur terkait dalam mendukung program pembangunan.
Pada akhirnya, reforma agraria akan menemukan maknanya ketika kebijakan tidak berhenti di atas dokumen, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, tanah bukan hanya ruang tempat manusia berpijak. Di atasnya, banyak keluarga menggantungkan kehidupan, membangun harapan, dan menata masa depan.
PALAPA MEDIA GROUP (PMG)
Fakta Diberitakan. Manusia Dimuliakan. Nurani Dihidupkan.
