Demokrasi Tidak Dibangun oleh Teriakan, tetapi oleh Kesediaan untuk Mendengar

EDITORIAL154 Dilihat

Ilustrasi

EDITORIAL SUARA PALAPA

Ada kalanya demokrasi bersuara lantang dari atas mimbar orasi. Ada kalanya ia hadir dalam diam seorang aparat yang memilih menahan emosi. Dan ada kalanya, demokrasi menemukan kemuliaannya justru ketika dua pihak yang berbeda berdiri dalam satu ruang, bukan untuk saling mengalahkan, melainkan untuk saling mendengarkan.

Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Soppeng Menggugat di Segitiga Cakelle menjadi potret kecil tentang bagaimana demokrasi semestinya dijalankan. Mahasiswa datang membawa kritik, aparat hadir menjaga ketertiban, dan pada akhirnya dialog menjadi jembatan yang mempertemukan keduanya. Di situlah demokrasi menunjukkan kedewasaannya. Kritik tidak dibungkam, keamanan tidak diabaikan, dan ruang musyawarah tetap menjadi jalan utama menuju penyelesaian.

Mahasiswa sejak dahulu dikenal sebagai penjaga nurani bangsa. Di setiap zaman, mereka hadir sebagai suara yang mengingatkan ketika kekuasaan mulai jauh dari harapan masyarakat. Pertanyaan mengenai beasiswa daerah, kejelasan aset Asrama Mahasiswa Soppeng, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga kondisi ekonomi daerah merupakan aspirasi yang layak dijawab dengan argumentasi, bukan dengan prasangka. Sebab, kritik yang lahir dari kepedulian adalah bagian dari ikhtiar memperbaiki masa depan.

Namun demokrasi juga mengajarkan bahwa cara menyampaikan kritik menentukan sejauh mana pesan itu akan didengar. Api yang membakar ban mungkin mampu menarik perhatian sesaat, tetapi dialog yang jujur dan terbuka jauh lebih berpeluang melahirkan perubahan. Jalanan boleh menjadi ruang menyampaikan kegelisahan, tetapi meja musyawarah tetap menjadi tempat terbaik menemukan jalan keluar.

Di sisi lain, sikap Polres Soppeng yang mengedepankan pendekatan persuasif patut diapresiasi. Aparat tidak terpancing oleh situasi yang sempat memanas, melainkan memilih mengawal jalannya aksi hingga berakhir tanpa bentrokan. Dalam negara hukum, pengamanan yang profesional bukanlah pembatas kebebasan, melainkan jaminan agar kebebasan setiap warga negara tetap berjalan dalam koridor ketertiban dan saling menghormati.

Pemerintah daerah pun seyogianya tidak memandang kritik sebagai ancaman. Kritik adalah cermin yang memantulkan kenyataan apa adanya. Mungkin tidak selalu menyenangkan, tetapi justru dari sanalah lahir kesempatan untuk berbenah. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang memiliki kebesaran hati untuk mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki diri.

Nilai itu sesungguhnya telah diajarkan Allah SWT dalam firman-Nya:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 159).

Ayat ini menghadirkan tiga pelajaran besar bagi setiap pemimpin. Pertama, mendengarkan suara rakyat melalui musyawarah. Kedua, berani mengambil keputusan setelah semua pendapat dipertimbangkan dengan jernih. Ketiga, menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT dengan penuh tawakal. Musyawarah bukanlah tanda kelemahan seorang pemimpin, melainkan bukti kerendahan hati untuk menerima hikmah dari berbagai pandangan.

Karena itu, tugas DPRD tidak boleh berhenti pada menerima aspirasi dan menggelar dialog. Janji untuk meneruskan tuntutan mahasiswa kepada instansi terkait harus dibuktikan melalui pengawalan yang konsisten hingga melahirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun oleh pidato, melainkan oleh kesungguhan memenuhi amanah.

Suara Palapa berpandangan bahwa Soppeng tidak membutuhkan demokrasi yang gaduh. Yang dibutuhkan adalah demokrasi yang dewasa; mahasiswa tetap kritis namun santun, pemerintah tetap terbuka terhadap evaluasi, DPRD menjalankan fungsi pengawasannya dengan sungguh-sungguh, dan aparat keamanan tetap profesional sebagai pengayom masyarakat.

Sebab pada akhirnya, kemajuan daerah bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, melainkan oleh siapa yang paling tulus mendengar. Ketika kritik dipahami sebagai bentuk cinta kepada daerah, musyawarah dijadikan jalan menemukan solusi, dan setiap keputusan diiringi tawakal kepada Allah SWT, maka demokrasi tidak lagi sekadar menjadi hak untuk berbicara, melainkan ikhtiar bersama membangun keadilan.

Di tengah perbedaan pandangan, semoga Soppeng tetap menemukan persatuan. Di tengah derasnya kritik, semoga lahir kebijaksanaan. Dan di tengah setiap musyawarah, semoga Allah SWT senantiasa membimbing para pemimpin dan rakyat menuju keputusan yang membawa kemaslahatan bagi Bumi Latemmamala.

— Redaksi Suara Palapa, 7 Juli 2026.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed