Oleh: Alimuddin (Pemred Palapa Media Group)
SOPPENG — Riak politik pasca Konsolidasi Partai Golkar di Kabupaten Soppeng belum juga mereda. Setelah publik dibuat bertanya-tanya atas absennya Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dalam agenda besar Partai Golkar tersebut, kini muncul fakta baru yang justru memperdalam tafsir politik di internal partai berlambang pohon beringin itu.
Dokumen resmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang beredar luas menjadi titik balik perbincangan publik. Surat bernomor 029/DPD-I/PG/V/2026 tertanggal 12 Mei 2026 itu menegaskan bahwa seluruh rangkaian agenda konsolidasi di Soppeng sepenuhnya dikendalikan oleh DPD I Golkar Sulsel, mulai dari penyelenggaraan, peserta, hingga mekanisme persuratan.
Ironisnya, di tengah dominasi penuh DPD I atas kegiatan tersebut, nama Suwardi Haseng bukanlah sosok asing dalam struktur partai. Ia diketahui merupakan bagian dari jajaran pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan sendiri.
Di titik itulah pertanyaan publik mulai berubah nada.
Jika sebelumnya absennya Suwardi Haseng dianggap sekadar persoalan komunikasi lokal atau dinamika DPD II Golkar Soppeng, maka munculnya surat resmi ini justru memunculkan spekulasi yang lebih tajam: bagaimana mungkin seorang pengurus DPD I tidak hadir dalam konsolidasi resmi yang seluruh kendalinya berada di tangan DPD I sendiri?
Pertanyaan itu kini bergulir dari warung kopi hingga ruang-ruang diskusi politik.
Apalagi, dalam surat resmi yang ditandatangani Ketua DPD I Golkar Sulsel Muhidin Moh. Said dan Sekretaris Rahman Pina tersebut, secara jelas disebutkan bahwa agenda konsolidasi dilaksanakan di Gedung Serbaguna La Patau Watansoppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, dengan menghadirkan jajaran Fraksi Golkar DPR RI, pengurus DPD I, anggota DPRD provinsi, pengurus DPD II, hingga pimpinan kecamatan dan desa/kelurahan.
Sementara itu, sumber dari DPD II Golkar Soppeng menegaskan bahwa pihaknya hanya bertindak sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan.
“Seluruh persuratan dan pengendalian agenda dilakukan langsung oleh DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Soppeng hanya menjadi lokasi kegiatan,” ujar sumber tersebut.
Pernyataan itu sekaligus menjadi bantahan halus terhadap berkembangnya opini yang sebelumnya mengarah ke DPD II Golkar Soppeng terkait polemik undangan maupun ketidakhadiran sejumlah figur penting.
Namun dalam politik, fakta administratif sering kali justru membuka ruang tafsir yang lebih luas dibanding penjelasan formal.
Sebab publik melihat satu kenyataan yang sulit ditepis: seorang kepala daerah yang juga pengurus DPD I Golkar Sulsel tidak tampak dalam agenda konsolidasi partainya sendiri di daerah yang dipimpinnya.
Di tengah padatnya kader berbaju kuning yang memadati arena konsolidasi, absennya Suwardi Haseng justru menjadi simbol politik yang paling banyak dibicarakan.
Golkar memang tetap terlihat solid di atas panggung. Tetapi di balik gemuruh konsolidasi itu, muncul bisik-bisik yang sulit dibungkam: apakah ini sekadar dinamika komunikasi, atau sinyal retaknya irama di tubuh partai menjelang kontestasi politik mendatang?
Dan ketika surat resmi DPD I kini terbuka ke publik, arah pertanyaan itu tampaknya tak lagi mengarah ke Soppeng semata, melainkan langsung menembus jantung komunikasi politik Partai Golkar Sulawesi Selatan sendiri.
