Keterangan Gambar:
Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto bersama jajaran dan peserta konsolidasi Partai Golkar Sulsel di Soppeng, Jumat (21/8/2026). (Foto: Dokumentasi Humas Polres Soppeng)
PALAPA MEDIA GROUP
Berani Bersikap, Tegas dalam Nurani
EDITORIAL PALAPA
Suara Nurani Redaksi
SUARA PALAPA, SOPPENG — Di tengah riuh politik, ada satu hal yang semestinya tetap hening: nurani untuk menjaga ketertiban dan menghormati perbedaan.
Sebab demokrasi tidak tumbuh dari keseragaman. Ia justru menemukan maknanya ketika perbedaan pilihan, pandangan dan kepentingan dapat berjalan dalam satu ruang kebangsaan yang sama, tanpa saling meniadakan.
Itulah pesan yang terasa dari kehadiran Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., dalam konsolidasi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan bersama pengurus dan kader Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 14.15 WITA di Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Jalan Merdeka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, itu mempertemukan sejumlah tokoh dan kader partai dalam sebuah agenda konsolidasi internal.
Hadir Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel H. Ilham Arif Sirajuddin bersama jajaran pengurus DPD I, fungsionaris DPP Partai Golkar Dr. Supriansa, S.H., M.H., Wakil Ketua I DPRD Sulsel H. Rahman Pina, S.E., M.Si., Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel Lukman B. Kady, Anggota DPRD Sulsel A. Muh. Ikram, S.H., serta Ketua DPD II Partai Golkar Soppeng A. Kaswadi Razak, S.E., bersama jajaran pengurus.
Turut hadir Bupati Soppeng H. Suardi Haseng, S.E., Ketua DPRD Kabupaten Soppeng A. Muh. Farid, S.Sos., anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi Partai Golkar, para koordinator kecamatan, koordinator desa, koordinator kelurahan dan kader Partai Golkar.
Rangkaian kegiatan diawali pembukaan dan pembacaan doa. Sambutan pimpinan partai kemudian mengantar forum menuju konsolidasi dan diskusi internal.
Di tengah forum politik itulah posisi kepolisian menjadi penting untuk dibaca secara jernih.
Polisi bukan bagian dari kontestasi politik. Polisi adalah penjaga ruang agar kontestasi politik dapat berlangsung secara aman, tertib dan bermartabat.
Kehadiran Kapolres Soppeng bersama personelnya, yang didampingi Kabag Ops Kompol Abdul Rahman, merupakan bagian dari tugas pengamanan kegiatan masyarakat. Kehadiran tersebut semestinya ditempatkan dalam kerangka profesionalisme kepolisian: memastikan setiap warga dan setiap organisasi dapat menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks demokrasi, tugas semacam ini bukan perkara kecil.
Ketika aparat keamanan mampu berdiri tegak di atas kepentingan semua golongan, sesungguhnya di sanalah kepercayaan publik sedang dibangun. Bukan dengan keberpihakan, melainkan dengan keteguhan menjaga aturan dan rasa aman.
Kapolres Soppeng menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, tertib dan kondusif. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai unsur di daerah.
Pesan itu patut mendapat perhatian.
Sebab keamanan bukan semata-mata perkara barikade, personel atau pengaturan lalu lintas. Keamanan yang paling berharga adalah suasana batin masyarakat yang merasa dihormati, dilindungi dan tidak perlu takut hanya karena berbeda pilihan.
Dalam masyarakat yang demokratis, perbedaan adalah keniscayaan. Yang tidak boleh menjadi keniscayaan adalah permusuhan.
Karena itu, imbauan untuk menjaga suasana tetap sejuk, menghormati perbedaan dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan merupakan pesan yang relevan bukan hanya bagi kader partai, tetapi bagi seluruh elemen masyarakat.
Konsolidasi politik boleh menguatkan barisan. Namun, konsolidasi kebangsaan harus tetap menjadi tujuan yang lebih tinggi.
Partai politik memiliki hak untuk menyusun kekuatan, membangun komunikasi dan menata langkah organisasi. Pemerintah memiliki kewajiban menjalankan pelayanan publik. Kepolisian memiliki tugas menjaga keamanan. Masyarakat memiliki hak untuk hidup tenteram.
Semua memiliki ruang masing-masing.
Dan justru karena memiliki ruang masing-masing itulah batas-batasnya harus dihormati.
Di sinilah etika kekuasaan diuji: apakah kekuatan politik mampu menghormati hukum, apakah aparat mampu menjaga independensinya, dan apakah masyarakat mampu merawat persaudaraan di tengah perbedaan.
Soppeng memiliki tradisi sosial yang kuat. Di tanah yang mengenal nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge, perbedaan semestinya tidak menjadi alasan untuk memutus tali silaturahmi.
Politik seharusnya menjadi jalan pengabdian, bukan jalan pertikaian.
Kekuasaan seharusnya menjadi amanah, bukan sekadar tujuan.
Dan keamanan seharusnya menjadi rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu.
Karena itu, kehadiran kepolisian dalam sebuah kegiatan politik hendaknya selalu dibaca dalam perspektif yang sehat: bukan sebagai tanda keberpihakan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara menjaga setiap ruang demokrasi tetap aman.
Pada akhirnya, politik akan berganti wajah. Jabatan akan berganti pemegang. Kepengurusan akan berganti nama. Bahkan zaman pun akan berganti.
Tetapi masyarakat tetap membutuhkan ketenteraman.
Sebab ketika semua panggung politik telah selesai, yang tersisa adalah rakyat yang ingin pulang ke rumah dengan tenang, anak-anak yang ingin tumbuh tanpa ketakutan, dan keluarga-keluarga yang ingin menjalani kehidupan tanpa terganggu oleh hiruk-pikuk kepentingan.
Demokrasi boleh gaduh dalam gagasan, tetapi jangan gaduh dalam persaudaraan.
Di sanalah hukum menemukan martabatnya, aparat menemukan kehormatannya, politik menemukan kemuliaannya, dan masyarakat menemukan ketenteramannya.
Semoga setiap langkah pengabdian, di panggung politik maupun di jalan pelayanan publik, senantiasa dibimbing oleh akal yang jernih, hati yang lapang dan nurani yang takut kepada Tuhan.
Sebab pada akhirnya, setiap kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap amanah, sekecil apa pun, akan kembali kepada pemilik kehidupan.
PALAPA MEDIA GROUP (PMG)
Berani Bersikap, Tegas dalam Nurani
