Keterangan Gambar:
MENYAPA KONSTITUEN: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Golkar, A. Muh. Ikram, S.H., saat memberikan penjelasan mengenai fungsi pengawasan parlemen dan mendengarkan aspirasi warga dalam kegiatan Reses di Kelurahan Tettikenrarae, Kabupaten Soppeng, Senin (27/4/2026).
Oleh: Sanusi Muda
Di bawah naungan halaman Masjid Babul Jannah, Kelurahan Tettikenrarae, suasana hangat menyelimuti pertemuan antara wakil rakyat dan konstituennya. Sore itu, Senin (27/4/2026), A. Muh. Ikram, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Golkar, kembali menginjakkan kaki di tanah Soppeng.
Kehadirannya bukan sekadar formalitas kalender politik, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk memastikan denyut pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke akar rumput.
Dalam orasi pembukanya, politisi muda ini menekankan esensi kehadiran legislator di tengah masyarakat. Baginya, DPRD bukan hanya gedung megah di Makassar, melainkan mata dan telinga warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah progres infrastruktur.
Ikram memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel yang tengah menggenjot perbaikan akses jalan dari berbagai perbatasan, mulai dari Bone, Barru, Sidrap, hingga Wajo, menuju jantung Kabupaten Soppeng. Akses ini dianggap sebagai urat nadi ekonomi yang akan memudahkan mobilitas warga.
Namun, pembangunan bukan hanya soal aspal yang mulus. Di balik kemajuan fisik, jeritan hati para petani masih menjadi rapor merah yang perlu segera dibenahi. Dalam sesi dialog, warga Tettikenrarae menumpahkan keluh kesahnya. Masalah bibit jagung varietas, maximal 2 dan 3 yang tak kunjung mampir di wilayah mereka menjadi salah satu poin krusial. Tak hanya itu, perilaku distributor pupuk yang kerap menganaktirikan petani kebun turut menambah beban para pejuang pangan di daerah ini.
Mendengar hal tersebut, A. Muh. Ikram tak sekadar memberi janji manis. Dengan cermat, ia mencatat setiap poin aspirasi tersebut untuk dibawa ke meja sidang di tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci.
“Semua aspirasi ini akan kami tindak lanjuti ke pihak terkait di tingkat provinsi. Untuk ranah kabupaten, saya akan segera berkoordinasi dengan rekan-rekan Fraksi Golkar di DPRD Soppeng agar ada sinkronisasi kebijakan,” tegas Ikram di hadapan warga.
Langkah Ikram di Tettikenrarae merupakan kelanjutan dari safari reses sebelumnya di Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata. Konsistensinya dalam menemui warga menunjukkan bahwa politik bagi seorang Ikram adalah tentang keberlanjutan dan keberpihakan.
Di halaman masjid tersebut, harapan baru dititipkan, dan bagi Ikram, mengawal harapan warga adalah tugas suci yang harus tuntas dikerjakan.
