Penulis: SMR Katalawala
Sebuah undangan sederhana itu beredar di kalangan pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Soppeng. Tidak panjang. Tidak bertele-tele. Namun di balik redaksinya yang formal, tersimpan satu hal yang jarang terlihat: kesungguhan untuk mempersiapkan sesuatu dengan matang.
Undangan itu ditujukan kepada dewan penasehat, pengurus harian, para bidang, hingga seluruh anggota SMSI Soppeng. Semuanya dipanggil dalam satu forum: rapat pleno.
Waktunya telah ditentukan, Kamis, 26 Maret 2026, pukul 14.00 WITA. Tempatnya pun tidak jauh, di Sekretariat SMSI Kabupaten Soppeng. Namun, yang menarik bukanlah soal waktu dan tempat, melainkan apa yang akan dibicarakan di dalamnya.
Rapat ini bukan sekadar pertemuan rutin. Ia lahir dari hasil koordinasi dengan Ketua SMSI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sehari sebelumnya. Sebuah komunikasi yang menegaskan bahwa setiap langkah organisasi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam satu garis kebijakan yang lebih luas.
Ketua SMSI Kabupaten Soppeng, FAS Rachmat Kami, bersama Sekretaris Lukman Sulaeman, mengajak seluruh elemen organisasi untuk duduk bersama. Tidak ada sekat. Tidak ada jarak antara struktur dan anggota. Semua disebut sebagai bagian dari panitia.
Di titik ini, undangan itu berubah makna. Ia bukan lagi sekadar ajakan hadir, melainkan panggilan tanggung jawab.
Sebab yang akan dibahas bukan hal kecil. Mulai dari laporan perkembangan terakhir hasil koordinasi dengan berbagai pihak di luar SMSI, hingga pembaruan data peserta UKW dari semua jenjang. Ini penting, karena UKW bukan kegiatan lokal semata, ia melibatkan banyak pihak dan membawa standar nasional.
Agenda berikutnya menyentuh inti persoalan: penentuan ulang jadwal pelaksanaan UKW yang direncanakan berlangsung pada 24 hingga 26 April 2026. Sebuah keputusan yang tidak bisa diambil sepihak, tetapi harus melalui pertimbangan kolektif.
Lalu masuk ke wilayah yang lebih teknis, tetapi justru krusial, pelayanan panitia terhadap tim penguji, pembekalan peserta, hingga kesiapan operator lokal. Hal-hal yang sering kali dianggap detail, padahal justru menjadi penentu kualitas pelaksanaan.
Di sana juga akan dibahas estimasi jumlah kelas. Setiap kelas dirancang hanya diisi enam peserta, untuk semua jenjang. Sebuah pendekatan yang menunjukkan bahwa UKW tidak ingin menjadi kegiatan massal tanpa kendali, melainkan proses yang terukur dan terarah.
Ketua Panitia UKW SMSI Kabupaten Soppeng, Alimuddin, memandang rapat pleno ini sebagai titik krusial dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar yang diharapkan. “Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan UKW ini benar-benar matang, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga kualitas layanan dan kesiapan peserta. Karena itu, setiap detail kami bahas bersama agar hasilnya maksimal dan memberi dampak nyata bagi peningkatan profesionalisme wartawan,” ujarnya.
Menariknya, dalam undangan itu ditegaskan bahwa seluruh unsur, mulai dari dewan pertimbangan hingga anggota, adalah bagian dari panitia. Sebuah konsep kerja kolektif yang jarang ditemui, di mana tanggung jawab tidak dibebankan pada segelintir orang, tetapi dipikul bersama.
Bahkan hal-hal yang tampak sederhana seperti pakaian seragam panitia pun masuk dalam agenda. Bukan sekadar soal penampilan, tetapi tentang identitas dan kekompakan.
Puncaknya, panitia diminta sudah bersiap di lapangan, atau di Hotel Saota, sehari sebelum UKW dibuka. Ini bukan sekadar kesiapan teknis, melainkan penegasan bahwa kegiatan ini harus dipersiapkan dengan penuh kesungguhan, tanpa ruang bagi improvisasi yang berisiko.
Semua itu terangkum dalam satu kalimat sederhana di akhir undangan: “Karena pentingnya rapat ini, maka kehadiran Bapak/Ibu sangat kami harapkan.”
Kalimat itu mungkin terdengar biasa. Namun dalam konteks ini, ia menjadi penanda bahwa UKW bukan sekadar agenda organisasi. Ia adalah kerja bersama, yang menuntut kehadiran, partisipasi, dan komitmen.
Di tengah tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks, langkah-langkah seperti ini menjadi penting. Profesionalisme tidak lahir dari kegiatan yang serba instan. Ia dibangun dari proses, rapat, diskusi, perdebatan, hingga kesepakatan.
Undangan itu, pada akhirnya, bukan hanya tentang rapat pleno. Ia adalah cermin dari sebuah kesadaran: bahwa untuk melahirkan wartawan yang kompeten, dibutuhkan organisasi yang bekerja dengan serius.
Dan di Soppeng, keseriusan itu tampaknya sedang dirajut, pelan, rapi, dan penuh tanggung jawab.
