Oleh: Andi Adi
Editor: Masykur Thahir
BERITA PALAPA
Fakta Cepat, Akurat, dan Berimbang
MAKASSAR – Energi bersubsidi sejatinya disediakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, ketika subsidi diperlakukan sebagai ladang keuntungan pribadi, yang dipertaruhkan bukan sekadar hak ekonomi masyarakat, melainkan juga keselamatan konsumen.
Dugaan penyalahgunaan itulah yang berhasil diungkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan melalui pembongkaran praktik pemindahan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram di Kota Makassar.
Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di BTP Blok F Nomor 447, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selasa (10/11/2026).
Konferensi pers dipimpin Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., didampingi Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto.
Dalam keterangannya, Kombes Pol. Didik Supranoto menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen di wilayah hukum Polda Sulsel.
Petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AA (47). Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2026.
Dari praktik itu, terduga pelaku diperkirakan memperoleh keuntungan sebesar Rp55,2 juta selama periode Agustus hingga November 2026.
Berawal dari Informasi Masyarakat
Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi mengungkapkan, kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat pada Minggu (8/11/2026), sekitar pukul 10.00 WITA.
Informasi itu mengarah pada dugaan aktivitas pemindahan isi LPG bersubsidi di sebuah lokasi di BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit 1 Subdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan penyelidikan. Setelah memperoleh informasi dan bukti awal yang dinilai cukup, petugas kemudian melakukan penindakan pada Senin (9/11/2026), sekitar pukul 11.30 WITA.
Hasil pemeriksaan mengungkap dugaan modus operandi yang digunakan. Terduga pelaku memperoleh LPG ukuran 3 kilogram dari sejumlah pangkalan dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung. Selain itu, pasokan juga diperoleh dari toko-toko campuran dengan harga sekitar Rp25.000 per tabung.
Gas tersebut kemudian dipindahkan menggunakan perangkat transfer khusus ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.
Proses pemindahan dilakukan dengan memanfaatkan ember berisi es batu atau air untuk membantu memperlancar aliran gas. Setelah itu, tabung ditimbang guna menyesuaikan berat isinya.
Praktik semacam ini bukan hanya menyangkut dugaan penyimpangan distribusi energi bersubsidi. Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni standar keamanan produk yang akhirnya diterima masyarakat.
Keuntungan Puluhan Juta Rupiah
Berdasarkan hasil pemeriksaan, terduga pelaku diketahui telah menjual 120 tabung LPG ukuran 5,5 kilogram dengan keuntungan sekitar Rp7,2 juta.
Sementara itu, untuk tabung ukuran 12 kilogram, jumlah yang dilaporkan telah terjual mencapai 400 tabung dengan keuntungan sekitar Rp48 juta.
Dengan demikian, akumulasi keuntungan dari kedua jenis tabung tersebut mencapai Rp55,2 juta.
Dalam pengungkapan ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 100 tabung LPG ukuran 3 kilogram, enam tabung ukuran 5,5 kilogram, dan 21 tabung ukuran 12 kilogram.
Selain itu, petugas menyita dua unit timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit kendaraan mobil, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.
Seluruh barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilakukan.
Ancaman Hukum dan Keselamatan Konsumen
Atas dugaan perbuatannya, AA disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Di sisi lain, perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto, menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulsel atas pengungkapan kasus tersebut.
Ia mengingatkan bahwa pemindahan LPG yang tidak mengikuti prosedur dan standar keselamatan berpotensi menimbulkan risiko serius bagi masyarakat.
LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar. Karena itu, proses pengisian, pemindahan, penyimpanan, hingga pendistribusiannya harus mengikuti ketentuan teknis dan standar keselamatan yang berlaku.
Risiko kebocoran bahkan ledakan menjadi ancaman yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Subsidi Bukan Ruang untuk Mencari Keuntungan dengan Mengorbankan Keselamatan
Pengungkapan kasus ini kembali mengingatkan bahwa subsidi energi memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang mendasar. Negara mengalokasikan dukungan agar masyarakat yang berhak dapat memperoleh energi dengan harga terjangkau.
Karena itu, penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi, apabila terbukti melalui proses hukum, bukan sekadar persoalan keuntungan perdagangan. Di dalamnya terdapat persoalan keadilan distribusi, perlindungan hak konsumen, dan tanggung jawab terhadap keselamatan publik.
Penegakan hukum menjadi penting, tetapi pengawasan distribusi juga harus berjalan secara konsisten. Rantai pasokan dari pangkalan hingga konsumen perlu mendapat perhatian agar celah penyimpangan tidak terus berulang.
Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk menindak segala bentuk penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi. Masyarakat pun diajak berperan aktif menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi praktik serupa.
Sebab, subsidi bukanlah hak bagi mereka yang paling pandai mencari celah, melainkan amanah negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Pada akhirnya, keberhasilan mengungkap sebuah perkara tidak hanya diukur dari jumlah barang bukti atau besarnya keuntungan yang berhasil ditelusuri. Lebih dari itu, hukum harus mampu menjaga agar hak masyarakat tidak dirampas dan keselamatan manusia tidak dipertaruhkan demi keuntungan sesaat.
Fakta Diberitakan. Manusia Dimuliakan. Nurani Dihidupkan.
