Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kab. Soppeng, FAS Rachmat Kami, S.Sos.
Kegelisahan PPPK Paruh Waktu Mengemuka, SMSI Soppeng Minta Pemerintah Buka Penjelasan
Oleh: Alimuddin (Ketua Dewan Penasehat SMSI Kab. Soppeng)
SOPPENG — Ramadan adalah musim harapan.
Namun bagi sebagian tenaga PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Soppeng, Ramadan tahun ini juga membawa satu hal lain: ketidakpastian.
Di ruang-ruang percakapan digital, mulai dari grup WhatsApp pegawai hingga linimasa Facebook—muncul satu pertanyaan yang terus berulang:
Apakah THR mereka akan dibayarkan tahun ini?
Pertanyaan itu beredar tanpa jawaban yang benar-benar jelas. Dalam beberapa percakapan media sosial, bahkan muncul daftar daerah yang disebut-sebut belum memberikan kepastian terkait THR bagi PPPK paruh waktu pada tahun 2026. Nama Kabupaten Soppeng ikut disebut dalam percakapan tersebut.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang secara tegas menjelaskan posisi pemerintah daerah mengenai isu tersebut.
Situasi itu kemudian menarik perhatian kalangan organisasi perusahaan pers.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Soppeng, FAS Rachmat Kami, S.Sos., menilai pemerintah daerah perlu segera memberikan klarifikasi terbuka agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi.
“Informasi yang beredar ini harus dijawab secara terang. Jika tidak, kegelisahan akan terus berkembang,” kata Rachmat, Sabtu (14/3/2026).
Pria yang akrab disapa Andi Mamang itu mengatakan, persoalan THR tidak hanya menyangkut aspek administratif anggaran daerah. Bagi banyak tenaga paruh waktu, tunjangan tersebut sering menjadi bagian penting dari perencanaan kebutuhan keluarga menjelang Idul Fitri.
Di sisi lain, para tenaga PPPK paruh waktu selama ini tetap menjalankan berbagai fungsi pelayanan publik, dari pekerjaan administratif hingga tugas operasional di berbagai unit kerja.
Karena itu, menurut Andi Mamang, wajar jika muncul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan kesejahteraan pemerintah daerah memandang posisi mereka.
“Kontribusi mereka nyata. Maka wajar jika muncul harapan akan kepastian hak yang juga jelas,” ujarnya.
Ia menilai, dalam situasi seperti ini, transparansi kebijakan menjadi sangat penting. Tanpa penjelasan resmi, ruang publik dengan mudah dipenuhi asumsi yang belum tentu benar.
Apalagi dalam era keterbukaan informasi saat ini, kecepatan pemerintah dalam memberikan klarifikasi sering kali menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.
Beberapa pertanyaan pun mulai muncul di ruang publik:
Apakah pemerintah daerah memang memiliki kebijakan berbeda terkait THR bagi PPPK paruh waktu?
Jika iya, apa dasar kebijakan tersebut?
Apakah persoalan ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran atau regulasi tertentu?
Sejauh ini, pertanyaan-pertanyaan itu masih menunggu jawaban resmi.
SMSI Soppeng sendiri menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan dimaksudkan untuk memperkeruh situasi. Sebaliknya, mereka memandang keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Kritik ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian agar kebijakan pemerintah tetap berpijak pada rasa keadilan,” kata Andi Mamang.
Sebagai langkah lanjutan, SMSI Kabupaten Soppeng disebut tengah menyiapkan surat terbuka resmi yang akan dikirimkan kepada Bupati Soppeng dan Ketua DPRD Soppeng. Surat tersebut dimaksudkan sebagai permintaan klarifikasi sekaligus dorongan agar pemerintah daerah memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik.
Bagi sebagian orang, isu THR mungkin hanya terlihat sebagai persoalan administratif.
Namun bagi para tenaga yang menggantungkan harapan pada pengabdian mereka, kepastian itu sering kali memiliki arti yang lebih dalam.
Ia bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Ia adalah tanda bahwa kerja, meskipun paruh waktu, tetap dihargai.
Kini publik menunggu:
apakah pemerintah daerah akan segera memberikan penjelasan yang menenangkan,
atau membiarkan pertanyaan itu terus beredar menjelang hari raya.
FAKTA ISU THR PPPK PARUH WAKTU
1. Isu mencuat di media sosial
Percakapan mengenai THR PPPK paruh waktu ramai di Facebook, WhatsApp, dan Instagram.
2. Nama Soppeng ikut disebut
Beberapa unggahan menyebut Soppeng sebagai daerah yang belum memberi kepastian.
3. Belum ada klarifikasi resmi
Hingga pertengahan Maret 2026, belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan secara terbuka.
4. SMSI minta transparansi
SMSI Soppeng mendorong pemerintah memberi penjelasan agar tidak terjadi spekulasi.
5. Surat terbuka disiapkan
Organisasi tersebut berencana mengirim surat resmi kepada Bupati dan DPRD Soppeng.
