Ilustrasi
Oleh: Alimuddin
Pemimpin Redaksi Suarapalapa.id
Di negeri yang lama memuliakan hukum sebagai cahaya keadilan, setiap perkara besar seharusnya berjalan seperti fajar: perlahan, jernih, dan menerangi tanpa pilih kasih. Namun polemik yang menyeret nama Joko Widodo justru menghadirkan senja yang berbeda, warna langitnya indah dari kejauhan, tetapi menyisakan bayang panjang di mata publik.
Perkara ini bukan sekadar sengketa tentang selembar dokumen. Ia telah menjelma menjadi cermin besar tempat masyarakat menatap wajah hukum mereka sendiri. Di cermin itu, sebagian orang melihat ketegasan. Sebagian lain melihat keraguan. Dan di antara keduanya, tumbuh pertanyaan yang tak mudah dibungkam: apakah keadilan masih berdiri tegak di atas semua nama, atau diam-diam condong pada mereka yang pernah berada di puncak kuasa?
Nama-nama seperti Roy Suryo, Rismon, dan dr Tifa kini berkelindan dalam pusaran proses hukum. Mereka menjadi tokoh dalam bab yang riuh, diperiksa, dipanggil, diperdebatkan. Tetapi inti persoalan yang mula-mula mereka suarakan masih melayang di udara publik, belum sepenuhnya turun ke tanah terang yang dapat disentuh semua mata.
Di sinilah kegelisahan itu berakar. Bukan semata karena proses hukum berjalan, melainkan karena iramanya terasa ganjil bagi sebagian telinga. Hukum, sebagaimana musik yang agung, semestinya berdetak dengan tempo yang sama bagi siapa pun. Bila nadanya terdengar berbeda, cepat bagi satu pihak, lambat bagi pihak lain, maka publik mulai bertanya apakah konduktornya masih memimpin dengan partitur keadilan, atau sudah mengikuti bisikan lain yang tak tertulis.
Demokrasi sesungguhnya tidak menuntut aparat menjadi keras. Ia hanya menuntut mereka adil. Sebab keadilan adalah bahasa yang dapat dimengerti semua orang, bahkan oleh mereka yang tak memahami pasal. Ketika keadilan hadir, rakyat merasa tenteram tanpa perlu diyakinkan. Tetapi ketika ia terasa menjauh, penjelasan paling panjang pun tak mampu menenangkan.
Kita memahami bahwa hukum memiliki prosedur, tahapan, dan kehati-hatian. Namun sejarah bangsa juga mengajarkan: kepercayaan publik adalah mata air yang tak boleh keruh. Sekali tercemar, ia sulit kembali jernih. Karena itu, transparansi bukan sekadar pilihan etis—ia adalah kebutuhan moral. Membuka fakta seterang matahari sering kali lebih ampuh daripada seribu bantahan.
Yang sedang dipertaruhkan hari ini bukan hanya reputasi seorang tokoh, bukan pula kemenangan satu kubu atas kubu lain. Yang dipertaruhkan adalah keyakinan rakyat bahwa negara ini masih dipagari keadilan yang sama tinggi bagi semua. Sebab negara boleh berganti pemimpin, tetapi hukum harus tetap menjadi rumah yang tak berpihak.
Pada akhirnya, waktu selalu menjadi hakim paling sunyi. Ia mencatat tanpa suara, menilai tanpa sorak. Dan kelak, ketika halaman sejarah dibuka kembali, bangsa ini akan membaca bukan siapa yang paling lantang bersuara, melainkan siapa yang paling setia menjaga kebenaran.
Jika hukum tetap tegak, kepercayaan akan tumbuh seperti pagi.
Jika hukum goyah, keraguan akan menetap seperti kabut.
Dan bangsa yang diselimuti kabut terlalu lama, lambat laun akan lupa rupa cahaya.
