Keterangan Gambar:
Bendahara Umum DPP Gerindra, Satrio Dimas Adityo (kiri), bersama Ketua PPID Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (kanan), saat menyampaikan komitmen keterbukaan informasi dan inklusivitas partai dalam agenda Uji Publik KIP di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Laporan: Ibnu Sultan
Editor: Alimuddin
JAKARTA — Di sebuah ruang konferensi yang diterangi cahaya hangat lampu hotel dan suasana dialog yang akrab, Partai Gerindra kembali menegaskan dirinya sebagai salah satu partai politik yang ingin berjalan lebih dekat dengan publik. Pada gelaran Uji Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (18/11/2025), partai berlambang Garuda ini memaparkan komitmen transparansi, akuntabilitas, hingga inklusivitas—nilai-nilai yang kini menjadi tuntutan zaman.
Sosok Satrio Dimas Adityo, Bendahara Umum DPP Partai Gerindra, tampil tenang dan meyakinkan. Bersamanya, Danang Wicaksana Sulistya, Ketua PPID DPP Gerindra, duduk mendampingi sebagai narasumber. Keduanya datang bukan sekadar untuk menjawab kewajiban formal, tetapi untuk menghadirkan cermin tentang bagaimana sebuah partai politik bisa berkembang melalui keterbukaan.
Dalam suasana yang penuh perhatian, Satrio membuka pemaparan dengan menekankan hal mendasar: kepercayaan publik. Menurutnya, partai politik tidak boleh hanya menjadi institusi kekuasaan, tetapi harus menjadi rumah gagasan yang dapat diawasi masyarakat.
“Keterbukaan informasi partai politik adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan,” ujar Satrio.
“Di situlah demokrasi menguat dan hubungan partai dengan publik menjadi lebih sehat.”
Ia menjelaskan bahwa bagi Gerindra, transparansi bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi cara untuk menunjukkan kesungguhan—bahwa partai ingin publik tahu apa yang dilakukan, bagaimana anggaran dikelola, dan arah kebijakan apa yang sedang dibangun.
Inklusivitas: Menyediakan Informasi yang Dapat Dijangkau Semua Orang
setelah itu, mikrofon berpindah ke Danang Wicaksana, yang sejak awal menunjukkan energi hangat dalam penyampaian materinya. Dirinya menekankan bahwa keterbukaan informasi harus bersanding dengan nilai kemanusiaan—bahwa hak publik untuk mengetahui tidak boleh terhalang oleh kondisi fisik, sosial, atau latar belakang apa pun.
“Gerindra ingin memastikan bahwa hak atas informasi tidak boleh dibatasi oleh kondisi fisik maupun sosial. Semua masyarakat berhak mendapatkan akses yang sama,” ungkap Danang.
Ia memaparkan bagaimana Gerindra menyediakan layanan informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, dari format ramah akses hingga penyempurnaan sarana digital. Bagi Danang, transparansi adalah hak; inklusivitas adalah martabat. Keduanya harus dibawa bersama.
Langkah-Langkah Nyata: Transparansi yang Dibangun dengan Sistem
Dalam sesi inti, Danang menjabarkan langkah konkret Gerindra untuk mewujudkan partai yang terbuka dan akuntabel:
1. Tranfaransi Keuangan
Laporan keuangan dibuka kepada publik meliputi pendapatan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban yang diaudit. Transparansi ini menjadi bukti bahwa partai ingin bergerak bersama masyarakat, bukan di belakangnya.
2. Informasi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Gerindra memastikan jalur komunikasi ramah disabilitas, mulai dari dokumen yang mudah dibaca hingga akses layanan PPID yang diperluas.
3. Evaluasi Kelembagaan Badan Publik
Evaluasi rutin dilakukan terhadap PPID dan struktur internal. Bagi Gerindra, perbaikan adalah proses yang tidak pernah berhenti.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Platform digital dan sistem layanan informasi diperkuat agar masyarakat dapat mengakses data partai secara lebih cepat, mudah, dan aman.
Di akhir paparan, Danang kembali menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi partai politik.
“Ketika informasi dibuka seluas-luasnya, masyarakat bisa menilai sejauh mana partai menjalankan prinsip transparansi. Dan itu sehat bagi demokrasi.”
Ia menutup sesi dengan nada optimistis:
“Kami ingin membangun demokrasi yang kokoh. Partai politik harus menjadi pelopor keterbukaan agar kepercayaan publik semakin meningkat.”
Ruang Diskusi yang Terbuka dan Panelis yang Kritis
Agenda Uji Publik ini juga menghadirkan panelis yang kompeten dan kritis: Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, serta Direktur Senior Hukumonline.com Moh. Yasin. Ketiganya memperkaya ruang dialog dengan perspektif tentang pentingnya penguatan transparansi partai politik di era digital.
Para peserta tampak mencatat, bertanya, dan berdiskusi—menciptakan suasana yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya materi presentasi, tetapi aspirasi bersama.
Rekam Jejak: Tujuh Kali Partai Politik Informatif
Prestasi Gerindra bukan datang tiba-tiba. Sejak 2014 hingga 2024, partai ini telah tujuh kali meraih Peringkat I Partai Politik Informatif dari KIP. Pada 2023, Gerindra juga menjadi satu-satunya partai yang meraih penghargaan sebagai pelaksana layanan informasi ramah disabilitas—sebuah pengakuan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral.
Uji publik kali ini kembali menunjukkan bahwa Gerindra terus berupaya merekatkan diri dengan masyarakat melalui pintu transparansi.
