Keterangan Gambar:
Persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mendalami dokumen pendidikan dan proses penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Tangkapan Layar YouTube)
PALAPA MEDIA GROUP (PMG)
Berani Bersikap, Tegas dalam Nurani.
ESSAY PALAPA
Nurani di Atas Fakta
Oleh: Ibnu Sultan
SUARA PALAPA, JAKARTA — Ada kalanya sebuah dokumen tidak lagi sekadar menjadi selembar kertas.
Ia dapat berubah menjadi pertanyaan.
Pertanyaan tentang prosedur. Tentang kepastian. Tentang bagaimana sebuah aturan diterapkan. Dan, pada akhirnya, tentang seberapa teguh negara menjaga standar yang telah dibuatnya sendiri.
Pertanyaan itu mengemuka dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang antara lain mendalami pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam persidangan, Majelis Hakim menggali keterangan dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran.
Di situlah sebuah istilah asing bagi sebagian masyarakat menjadi perhatian: Certificate of Attendance.
Pihak kementerian menerangkan bahwa dokumen dari UTS Insearch, Sydney, Australia, yang diterima dalam proses pengajuan penyetaraan berupa Certificate of Attendance, transkrip nilai, serta keterangan enrollment. Dalam persidangan juga ditegaskan bahwa pada saat pengajuan tersebut tidak terdapat ijazah dalam dokumen yang diterima kementerian.
Hakim Konstitusi Saldi Isra kemudian menggali lebih jauh makna dokumen tersebut.
Apakah Certificate of Attendance dapat dipandang sama dengan ijazah?
Pertanyaan itu sederhana dalam susunan kalimat, tetapi tidak sederhana dalam maknanya.
Pihak yang memberikan keterangan menjelaskan bahwa Certificate of Attendance lebih berkaitan dengan keterangan bahwa seseorang mengikuti pendidikan atau kehadiran dalam suatu proses pendidikan. Sementara itu, status tamat atau tidaknya pendidikan dalam proses penilaian kementerian dilihat melalui dokumen dan transkrip yang diterima.
Keterangan tersebut kemudian menjadi bagian dari fakta yang sedang diuji di hadapan Mahkamah.
Namun, Essay Palapa tidak berada di kursi hakim.
Palapa tidak hendak mengubah keterangan menjadi vonis. Tidak pula hendak menjadikan satu dokumen sebagai kesimpulan akhir mengenai sah atau tidaknya seseorang memenuhi persyaratan pendidikan untuk sebuah jabatan konstitusional.
Sebab, hukum memiliki ruangnya sendiri.
Dan ruang itu adalah ruang pembuktian.
Yang menarik untuk direnungkan justru berada di antara fakta dan putusan.
Sebuah negara hukum membutuhkan kepastian. Tetapi kepastian tidak lahir dari dugaan. Ia tumbuh dari dokumen, prosedur, keterangan, pembuktian, serta penilaian hukum yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Di sinilah pertanyaan mengenai pendidikan menjadi lebih luas daripada sekadar persoalan administratif.
Anak-anak Indonesia diajarkan sejak bangku sekolah bahwa untuk memperoleh sesuatu, ada proses yang harus dilalui. Ada ujian yang harus ditempuh. Ada nilai yang harus diperoleh. Ada bukti yang harus disimpan.
Bagi rakyat biasa, dokumen pendidikan sering kali menjadi tanda bahwa sebuah perjalanan telah selesai.
Karena itu, ketika persoalan dokumen pendidikan seorang pejabat negara dibawa ke hadapan lembaga penjaga konstitusi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terang.
Bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu semata.
Melainkan agar kepercayaan kepada institusi negara tetap berdiri di atas fondasi yang kokoh.
Persidangan juga memperlihatkan bahwa Majelis Hakim tidak berhenti pada nama sebuah dokumen. Hakim menggali kronologi pendidikan, dokumen yang digunakan, proses penyetaraan, hingga dasar penilaian kesetaraan pendidikan tersebut.
Pihak kementerian menjelaskan bahwa mata pelajaran yang ditempuh di UTS Insearch dipadankan dengan struktur kurikulum Indonesia yang berlaku pada saat penilaian, sehingga kemudian dinilai setara dengan jenjang SMK program keahlian akuntansi dan keuangan.
Semua itu kini berada dalam ruang penilaian Mahkamah.
Dan publik seyogianya memberi ruang yang cukup bagi hukum untuk bekerja.
Sebab, dalam perkara konstitusional, ketenangan sering kali lebih bermartabat daripada kegaduhan.
Kita boleh bertanya.
Kita boleh mengawasi.
Kita boleh menuntut transparansi.
Tetapi kita juga harus menghormati batas antara pertanyaan publik dan kewenangan lembaga peradilan.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya kelengkapan sebuah berkas.
Yang lebih dalam adalah konsistensi negara dalam menjalankan aturan.
Jika suatu prosedur dinilai benar, biarlah putusan hukum menjelaskannya dengan terang.
Jika terdapat persoalan yang harus diluruskan, biarlah hukum pula yang memberikan jalan keluarnya.
Sebab hukum tidak boleh dibangun dari kebisingan.
Ia harus berdiri di atas fakta, bukti, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di hadapan perkara ini, Palapa memilih untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan.
Palapa memilih menunggu.
Menunggu bagaimana Mahkamah membaca seluruh rangkaian fakta. Menimbang seluruh alat bukti. Mendengarkan seluruh keterangan. Kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan konstitusi.
Sebab pada akhirnya, marwah sebuah negara hukum tidak ditentukan oleh seberapa keras orang berbicara.
Ia ditentukan oleh seberapa teguh kebenaran ditempatkan di atas kepentingan.
Selembar kertas boleh tampak sederhana.
Tetapi ketika ia menyentuh persyaratan sebuah jabatan konstitusional, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar selembar kertas.
Ada kepercayaan publik di dalamnya.
Ada kepastian hukum di dalamnya.
Dan ada marwah bangsa yang patut dijaga bersama.
Fakta Diberitakan. Manusia Dimuliakan. Nurani Dihidupkan.
