Penulis: Alimuddin
Lahir di Tokaseng Kec. Tellu Suattinge Kab. Bone, 5 Oktober 1963.
Alumni Smabo 83.
Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kab. Soppeng.
Di balik legitimasi elektoral, kekuasaan di Kabupaten Bone menghadapi pertanyaan yang tak lagi bisa ditunda: apakah ia benar-benar dikendalikan oleh mandat rakyat, atau oleh jejaring kepentingan yang bekerja di balik layar?
Ketika Demokrasi Menjadi Pintu Masuk, Bukan Pengawasan
Pemilihan telah selesai. Legitimasi telah diberikan. Secara prosedural, tidak ada yang keliru.
Namun justru di titik itulah persoalan dimulai.
Demokrasi di banyak daerah, dan gejalanya mulai terasa di Bone, sering berhenti pada proses, bukan pada pengawasan. Kekuasaan diperoleh secara sah, tetapi setelah itu berjalan dengan kontrol yang semakin lemah.
Ruang publik mengecil. Transparansi menjadi jargon. Dan keputusan-keputusan penting kerap lahir tanpa penjelasan yang memadai kepada publik.
Jika ini dibiarkan, maka demokrasi hanya menjadi pintu masuk kekuasaan, bukan alat untuk mengawasinya.
Dari Transisi ke Konsolidasi Kekuasaan
Sejarah Bone pernah mengenal fase transisi, masa ketika sistem berubah dan arah masih dicari. Sosok seperti Andi Pabbetteng berdiri di fase itu: di antara tradisi dan struktur negara.
Namun hari ini, Bone tidak lagi berada di fase transisi. Yang terjadi justru kecenderungan lain: konsolidasi kekuasaan.
Kekuasaan tidak hanya dijalankan, tetapi juga diamankan.
Lingkaran pengaruh terbentuk. Akses terhadap kebijakan tidak merata. Dan ruang kritis perlahan menyempit, tidak selalu dengan tekanan terbuka, tetapi dengan cara yang lebih halus: pengabaian, pembatasan akses, atau sekadar menutup ruang dialog.
Jejaring Kepentingan di Balik Kebijakan
Dalam praktiknya, kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dikelilingi oleh kepentingan, politik, ekonomi, maupun kelompok.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kepentingan itu tidak lagi berada di pinggir, tetapi di pusat.
Kebijakan yang seharusnya lahir dari kebutuhan publik mulai terlihat mengikuti arah lain. Proyek, program, hingga prioritas pembangunan kerap menimbulkan pertanyaan: siapa yang paling diuntungkan?
Publik berhak tahu. Tetapi tidak selalu diberi cukup ruang untuk memahami.
Di sinilah kecurigaan tumbuh, bukan tanpa alasan, tetapi karena minimnya keterbukaan.
Siri’ na Pesse di Bawah Bayang Kekuasaan
Bone memiliki nilai yang kuat: siri’ na pesse. Kehormatan dan empati. Dua hal yang seharusnya menjadi rem moral dalam setiap kebijakan.
Namun nilai itu hanya hidup jika dijalankan.
Lontara telah lama mengingatkan:
“Aja’ mumaelo’ ribetta makkalla ri lino, narekko de’ muissengngi ade’, de’ to muissengngi siri’.”
(Jangan memimpin jika tidak memahami adat dan kehormatan).
Pertanyaannya kini tidak lagi filosofis, tetapi praktis: apakah nilai itu masih menjadi dasar, atau sudah tergeser oleh kepentingan yang lebih pragmatis?
Jika kehormatan digantikan oleh kalkulasi, dan empati digantikan oleh kepentingan, maka yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa arah.
Amanah atau Instrumen Kekuasaan?
Kekuasaan dalam pandangan agama bukan sekadar hak, tetapi amanah.
Allah SWT menegaskan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Namun amanah bisa berubah menjadi instrumen, jika ia digunakan bukan untuk melayani, tetapi untuk mempertahankan posisi dan jaringan.
Di titik ini, legitimasi elektoral tidak lagi cukup. Ia harus diuji oleh integritas.
Dan integritas tidak bisa disembunyikan terlalu lama.
Saatnya Membuka yang Tertutup
Bone tidak kekurangan sejarah. Ia juga tidak kekurangan nilai. Yang menjadi persoalan adalah keberanian untuk jujur melihat kenyataan.
Jika kekuasaan berjalan dalam lingkaran sempit, maka yang dibutuhkan bukan sekadar evaluasi internal, tetapi keterbukaan.
Jika kebijakan menimbulkan pertanyaan, maka yang dibutuhkan bukan pembelaan, tetapi penjelasan.
Dan jika kepercayaan mulai terkikis, maka yang dibutuhkan bukan pencitraan, tetapi pembenahan.
Di Kabupaten Bone, pertanyaan itu kini semakin nyata: siapa sesungguhnya yang mengendalikan arah?
Sebab ketika jawaban atas pertanyaan itu tidak jelas, maka legitimasi yang ada tidak lagi menjadi kekuatan.
Ia berubah menjadi ilusi, yang sewaktu-waktu bisa runtuh oleh kenyataan.
Berikut Daftar Bupati Bone dari Masa ke Masa:
Era Awal Pembentukan (Afdeling & Kepala Daerah)
Abdul Rachman Daeng Mangung — 1951
Andi Pangerang Daeng Rani — 1951–1955
Ma’mun Daeng Mattiro — 1955–1957
La Mappanyukki — 1957–1960
Andi Suradi — 1960–1966
Andi Djamuddin — 1966
Andi Tjatjo — 1966–1967
Transisi Orde Baru
Andi Baso Amir — 1967–1969
H. Suaib — 1969–1976
H.P.B. Harahap — 1976–1982
Andi Madeali — 1982–1983
Andi Syamsu Alam — 1983–1988
Andi Syamsoel Alam — 1988–1993
Menjelang & Pasca Reformasi
Andi Muhammad Amir — 1993–1998
Andi Muhammad Amir — 1998–2003
Era Otonomi Daerah
Andi Muhammad Idris Galigo — 2003–2008
Andi Muhammad Idris Galigo — 2008–2013
Era Modern
Andi Fahsar M. Padjalangi — 2013–2018
Andi Bakti Haruni — 2018
Andi Fahsar M. Padjalangi — 2018–2023
Terkini
Andi Asman Sulaiman — 2025–sekarang
Di hari jadi ini, Bone tidak hanya merayakan usia, tetapi juga diingatkan untuk menata arah: apakah kekuasaan tetap menjadi amanah, atau perlahan berubah menjadi ilusi yang kehilangan makna.
Palapa Media Group (Majalah Suara Palapa, Suarapalapa.id dan Palapainfo.com) Mengucapkan Selamat Hari Jadi Bone ke-696 tahun (6 April 1330 – 6 April 2026)
Pemred, Alimuddin
