Penulis: Alimuddin
(Pemimpin Redaksi Group Palapa Media (Majalah Suara Palapa, Suarapalapa.id & Palapainfo.com)
Di negeri ini, Pilkada masih disebut pesta demokrasi. Kata “pesta” selalu terdengar meriah: rakyat berkumpul, memilih pemimpin, merayakan kedaulatan. Tetapi jika kita cukup jujur untuk menyingkirkan semua retorika itu, yang tampak justru sesuatu yang jauh dari pesta.
Lebih tepat menyebutnya sebagai lelang kekuasaan.
Harga tiketnya mahal. Sangat mahal.
Dan seperti semua lelang, pemenangnya hampir selalu mereka yang paling kuat modalnya.
Baliho raksasa menjulang di setiap persimpangan. Spanduk menutup pagar rumah warga. Jalan-jalan desa tiba-tiba riuh oleh konvoi kendaraan, musik kampanye, dan jargon perubahan yang diproduksi massal. Dari kejauhan semuanya tampak seperti energi demokrasi yang hidup.
Padahal yang bekerja di baliknya bukanlah gagasan.
Yang bekerja adalah uang.
Di Pilkada hari ini, gagasan lebih sering berfungsi sebagai dekorasi. Visi pembangunan disusun rapi oleh konsultan politik. Kata-kata seperti perubahan, kesejahteraan, kemajuan daerah, diproduksi berulang-ulang seperti slogan pabrik.
Tetapi semua orang yang pernah menyaksikan Pilkada dari dekat tahu satu kenyataan sederhana: kemenangan jarang ditentukan oleh kualitas ide.
Ia ditentukan oleh ketebalan logistik.
Politik lokal perlahan berubah menjadi industri elektoral. Tim sukses tumbuh di setiap sudut wilayah dengan struktur rapi, target jelas, dan metode operasi yang nyaris militeristik. Mereka bergerak dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dengan satu tujuan: mengamankan suara.
Namun sebagian besar bukanlah relawan yang bergerak karena keyakinan politik.
Mereka adalah pekerja elektoral.
Profesional dalam satu hal: memastikan suara datang ke kotak yang tepat. Loyalitas mereka tidak dibangun dari gagasan, melainkan dari kalkulasi ekonomi.
Hari ini mendukung kandidat A.
Besok berpindah ke kandidat B.
Selama aliran dana tetap lancar.
Dalam kondisi seperti itu, politik tak lagi merasa perlu menyembunyikan wajah aslinya. Pembagian uang, distribusi logistik, hingga janji jabatan berlangsung seperti rutinitas administratif yang bahkan tak lagi memerlukan kode.
Demokrasi tetap berjalan.
Tetapi kehormatannya perlahan menghilang.
Yang paling tragis adalah posisi aparatur sipil negara. Dalam teori, mereka diwajibkan netral. Dalam praktik politik lokal, netralitas justru sering diperlakukan sebagai bentuk pembangkangan.
Birokrasi dipaksa memilih, bukan antara kandidat, melainkan antara integritas atau keselamatan karier.
Tekanan datang dari berbagai arah: atasan, elite politik lokal, hingga jaringan kekuasaan yang menganggap birokrasi sebagai mesin pemenangan. Bahasa kekuasaan sering kali tidak perlu disampaikan dengan ancaman terbuka.
Cukup dengan kalimat pendek yang dingin:
“Kita tahu siapa yang tidak bersama kita.”
Di titik itu, demokrasi berubah menjadi sistem yang menakutkan bagi mereka yang bekerja di dalam negara.
Mutasi mendadak, pencopotan jabatan, hingga pengasingan birokrasi menjadi alat yang lebih efektif daripada debat politik.
Ironisnya, semua ini terjadi dalam sistem yang selama ini dipuja sebagai kemajuan demokrasi.
Kegelisahan semacam itu bukan hanya muncul di ruang redaksi atau percakapan politik di warung kopi. Ia juga mengemuka dalam Simposium Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Press Club Indonesia, Jakarta.
Para akademisi dan pengamat politik yang hadir tidak datang untuk merayakan demokrasi.
Mereka datang untuk membedahnya.
Para pakar seperti Prof. Yuddy Crisnandi, Prof. Albertus Wahyurudhanto, dan Prof. Taufiqurokhman menyampaikan kegelisahan yang sama: demokrasi elektoral kita semakin mahal, semakin transaksional, dan semakin jauh dari tujuan dasarnya.
Ketika biaya politik melambung tak masuk akal, yang tersingkir bukan hanya kandidat yang tidak punya modal.
Yang tersingkir adalah akal sehat demokrasi itu sendiri.
Dari kegelisahan itulah kembali muncul gagasan yang selama ini dianggap tabu: pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Bagi sebagian orang, gagasan ini segera ditolak sebagai langkah mundur. Namun menolak tanpa refleksi juga merupakan bentuk kemalasan intelektual.
Masalah kita hari ini bukan sekadar prosedur pemilihan.
Masalahnya adalah kerusakan ekosistem politik yang membuat setiap mekanisme demokrasi berubah menjadi transaksi.
Demokrasi Pancasila tidak pernah memuja prosedur semata. Ia tidak menjadikan pemungutan suara sebagai ritual suci yang tak boleh disentuh kritik. Demokrasi pada akhirnya hanyalah alat untuk mencapai pemerintahan yang adil, efektif, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Jika alat itu justru melahirkan biaya politik yang gila-gilaan, memperkuat oligarki modal, menekan birokrasi negara, dan membuka pintu korupsi kekuasaan, maka mempertahankannya tanpa evaluasi hanya akan menjadikan demokrasi sebagai dogma kosong.
Pilkada langsung memang memberi hak memilih kepada rakyat. Tetapi hak memilih tidak otomatis berarti kedaulatan.
Kedaulatan rakyat baru bermakna ketika pilihan tidak dikendalikan oleh uang, tekanan, atau manipulasi jaringan kekuasaan.
Masalahnya, dalam banyak Pilkada, justru tiga unsur itulah yang menjadi fondasi permainan politik.
Yang lebih mengkhawatirkan, publik mulai terbiasa dengan keadaan ini.
Politik uang tidak lagi mengejutkan. Ia dianggap bagian dari realitas. Tekanan politik terhadap birokrasi dianggap risiko jabatan.
Ketika masyarakat mulai menerima penyimpangan sebagai sesuatu yang normal, di situlah demokrasi sebenarnya mulai kehilangan jiwanya.
Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia perlahan melemah, digerus oleh kompromi kecil yang terus dibiarkan.
Jika Pilkada terus dijalankan dengan logika biaya politik yang tidak masuk akal seperti sekarang, maka yang sedang kita pelihara bukanlah demokrasi yang sehat.
Kita sedang memelihara simulasi demokrasi.
Sebuah sistem yang dari luar tampak hidup, ada kampanye, ada debat, ada pemungutan suara—tetapi di balik panggungnya kekuasaan tetap ditentukan oleh uang, jaringan, dan ketakutan.
Dan ketika kemenangan politik hanya bisa diraih oleh mereka yang paling mampu membayar harga kekuasaan, maka rakyat sebenarnya sudah lama kehilangan perannya.
Mereka tidak lagi menjadi pemilik kedaulatan.
Mereka hanya menjadi penonton dalam sebuah pertunjukan politik yang mahal, pertunjukan yang bahkan tidak pernah mereka tulis naskahnya.
“Ketika kemenangan politik ditentukan oleh uang, demokrasi tidak mati. Ia hanya berubah menjadi bisnis.”
Di panggung Pilkada yang semakin mahal, uang berbicara lebih keras daripada gagasan. Rakyat hadir sebagai pemilih, tetapi sering kali hanya sebagai penonton.
