Keterangan Gambar:
Ratusan warga Soppeng menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, membawa bendera organisasi dan pengeras suara, sebagai ekspresi keresahan atas kegaduhan politik daerah. Aksi ini mencerminkan tuntutan publik akan kejelasan sikap dan tanggung jawab kepemimpinan di tengah krisis kepercayaan yang belum terjawab.
Penulis: Alimuddin
Pemred: Suarapalapa.id
Jika kepemimpinan diuji saat krisis, pertanyaan paling mendasar hari ini adalah: siapa yang sebenarnya sedang memimpin Soppeng? Jabatan boleh tetap di tangan bupati, tetapi kendali atas kegaduhan politik tampaknya terlepas begitu saja ke ruang publik.
Ratusan warga Soppeng mendatangi Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan bukan tanpa sebab. Mereka datang membawa keresahan yang telah menumpuk: isu dugaan fee proyek yang masuk ruang pelaporan hukum, konflik antarpejabat yang berlarut, dan ketiadaan pernyataan terbuka dari kepala daerah. Dalam situasi seperti ini, diam bukan sikap netral, melainkan pilihan politik.
Jika isu tersebut benar, publik berhak tahu penjelasannya. Jika tidak, mengapa bantahan tak kunjung disampaikan? Apa yang sebenarnya ditunggu? Dalam politik, kekosongan informasi selalu diisi oleh tafsir. Dan tafsir publik jarang ramah terhadap kekuasaan yang memilih bungkam.
Partai Golkar, sebagai pengusung, juga tak bisa sekadar berdiri di pinggir. Sampai kapan partai membiarkan kegaduhan ini menggerus marwah organisasinya? Apakah loyalitas pada kader lebih penting daripada kepercayaan publik? Atau justru evaluasi dianggap ancaman, bukan mekanisme koreksi?
Kegaduhan di Soppeng juga membuka pertanyaan lain yang tak kalah serius: mengapa konflik elite lokal seolah dibiarkan? Ketua DPRD, yang juga kader Golkar, menjadi sasaran tekanan politik berulang, sementara kepala daerah tak terlihat mengambil peran sebagai penyeimbang. Apakah ini sekadar kelalaian, atau cerminan rapuhnya koordinasi kekuasaan?
Padahal, stabilitas politik daerah bukan urusan personal. Ia menyangkut jalannya pemerintahan dan rasa aman publik. Ketika elite saling berhadapan tanpa wasit yang jelas, masyarakat dipaksa menyaksikan drama kekuasaan tanpa akhir.
Seruan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Soppeng seharusnya menjadi sinyal paling keras. Jika organisasi keagamaan sudah turun tangan, krisis ini bukan lagi soal administrasi, melainkan soal etika kepemimpinan. Pertanyaannya: apakah seruan moral ini akan didengar, atau kembali tenggelam dalam hiruk-pikuk politik?
Tuntutan warga agar DPP Golkar melakukan evaluasi bukanlah upaya mengadili. Evaluasi justru dibutuhkan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana: apakah kepemimpinan daerah masih mampu memulihkan kepercayaan publik? Jika jawabannya ya, buktinya apa? Jika tidak, siapa yang bertanggung jawab?
Pada akhirnya, publik Soppeng tidak sedang meminta keajaiban. Mereka hanya menunggu satu hal yang seharusnya paling mudah dilakukan oleh pemegang kekuasaan: hadir, menjelaskan, dan mengambil tanggung jawab politik.
Jika semua itu tak kunjung terjadi, maka pertanyaan paling tajam justru mengarah ke pusat kekuasaan itu sendiri: apakah krisis ini dibiarkan karena tak ada yang merasa perlu mengendalikannya?
Jika krisis ini terus dibiarkan, publik berhak mengajukan satu pertanyaan terakhir yang paling tidak nyaman: apakah kegaduhan di Soppeng memang tidak dianggap masalah oleh mereka yang memegang kendali kekuasaan? Sebab dalam politik, ketidakhadiran sikap sering kali bukan karena tak mampu bertindak, melainkan karena memilih untuk tidak. Dan ketika pilihan itu diambil, sejarah biasanya mencatatnya bukan sebagai kehati-hatian, melainkan sebagai kelalaian yang disengaja.
