Oleh : Alimuddin
Ketua Dewan Penasehat SMSI Kabupaten Soppeng
Demonstrasi adalah hak. Kritik adalah napas demokrasi. Tetapi ketika tekanan publik mulai diarahkan untuk memaksa hasil hukum tertentu, demokrasi justru berada dalam bahaya.
Kasus yang menyeret Ketua DPRD Soppeng hari ini seharusnya menjadi pengingat bahwa hukum tidak boleh bekerja di bawah bayang-bayang kepentingan politik.
Apalagi ketika dinamika itu terjadi menjelang konsolidasi kekuasaan internal partai.
Publik patut bertanya: mengapa tekanan muncul bersamaan dengan menguatnya isu Musda? Mengapa tuntutan diarahkan bukan hanya pada proses hukum, tetapi juga pada pemecatan politik?
Jika benar ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk membuka jalan menuju kekuasaan, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika demokrasi.
Hukum bukan alat tawar-menawar.
Demonstrasi bukan senjata untuk menggiring putusan.
Dan jabatan politik bukan hadiah dari kegaduhan.
Kita perlu mengingat satu hal penting:
negara hukum hanya akan berdiri jika aparat diberi ruang bekerja tanpa tekanan, dan politikus bersedia menahan ambisi.
Jika tidak, maka yang tersisa hanyalah demokrasi yang bising, tetapi kosong makna.
Keterangan Editorial:
Tulisan ini disusun sebagai analisis jurnalistik berdasarkan dinamika politik yang berkembang. Tidak dimaksudkan sebagai tuduhan, melainkan pembacaan kritis terhadap relasi kuasa, hukum, dan etika publik.
Watansoppeng, 28 Januari 2026
