Keterangan Foto:
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., saat berdialog dengan perwakilan PT Jamkrindo Cabang Makassar dalam audiensi di Tasugi, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (12/12/2025), membahas skema penjaminan kredit bagi UMKM lokal.
Laporan : Abs. Azis Usman
Editor : Alimuddin
Dari Sebuah Meja Audiensi di Bone, Harapan Akses Modal Mulai Dirajut
BONE — Siang itu, Jumat (12/12/2025), ruang pertemuan di Tasugi, Jalan Jenderal Sudirman, tidak hanya dipenuhi berkas dan catatan dinas. Di sana, terselip kegelisahan lama para pelaku usaha kecil: bagaimana bertumbuh ketika modal selalu tersandung jaminan.
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., duduk berhadapan dengan perwakilan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Makassar. Audiensi tersebut menjadi ruang dialog untuk satu persoalan mendasar—akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintah daerah.
Bagi banyak UMKM, peluang mengerjakan proyek negara sering kali berakhir di meja bank. Bukan karena gagasan atau kemampuan yang kurang, melainkan karena syarat jaminan yang tak mampu mereka penuhi.
Skema Penjaminan: Menutup Celah Lama
Jamkrindo menawarkan sebuah skema yang selama ini menjadi harapan banyak pelaku usaha kecil: penjaminan kredit. Melalui mekanisme ini, UMKM dapat mengakses pembiayaan perbankan tanpa harus menyerahkan agunan konvensional yang kerap berada di luar jangkauan mereka.
Skema penjaminan bukan hal baru dalam peta kebijakan nasional. Namun, ketika dibicarakan dalam konteks daerah seperti Bone, ia menjelma menjadi alat strategis—menjembatani proyek pemerintah dengan pelaku usaha lokal agar tak selalu dimonopoli oleh pemain besar.
Bagi pemerintah daerah, penjaminan bukan sekadar instrumen keuangan. Ia adalah cara memastikan uang negara berputar di tangan masyarakatnya sendiri.
UMKM sebagai Poros Ekonomi Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Bone menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat UMKM sebagai poros ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang inklusif hanya mungkin terjadi ketika pelaku usaha kecil mendapat akses yang setara terhadap peluang dan pembiayaan.
UMKM di Bone bukan sekadar statistik. Mereka adalah bengkel, dapur produksi, kios kecil, dan usaha keluarga yang menopang ekonomi lokal dari bawah. Ketika akses modal terbuka, daya tahan ekonomi daerah ikut menguat.
Dari Wacana ke Kerja Sama Nyata
Audiensi ini juga dihadiri pejabat lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bone serta perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Bone. Kehadiran lintas perangkat daerah menandai keseriusan pemerintah untuk tidak membiarkan gagasan ini berhenti sebagai wacana.
Pemerintah Kabupaten Bone berharap pembahasan ini segera bermuara pada kerja sama konkret, yang dapat diterjemahkan dalam kebijakan teknis dan program nyata bagi pelaku UMKM. Sebab, bagi usaha kecil, waktu sering kali menjadi faktor penentu: terlambat sedikit saja, peluang bisa berlalu.
Menjaga Harapan Tetap Menyala
Di banyak daerah, UMKM tumbuh bukan karena kemudahan, melainkan karena ketahanan. Namun ketahanan saja tak cukup. Ia membutuhkan sistem yang melindungi dan membuka jalan.
Dari sebuah meja audiensi di Bone, harapan itu kembali dirajut—bahwa negara, melalui pemerintah daerah dan lembaga penjamin, hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra yang memastikan usaha kecil tidak berjalan sendirian. (Sumber : Humas Pemkab Bone)