Oleh Alimuddin (Pemred Group Media Suara Palapa)
Dalam politik, kebetulan adalah kata yang paling sering dipakai ketika penjelasan sebenarnya terlalu sensitif untuk diucapkan. Konflik yang kini membelit relasi eksekutif dan legislatif di Kabupaten Soppeng menunjukkan pola yang membuat istilah itu layak dicurigai. Peristiwa bermula dari persoalan administratif penempatan delapan pegawai PPPK. Namun dalam hitungan waktu singkat, ia menjelma menjadi sengketa kelembagaan, saling laporan pidana, perbedaan keterangan antarinstansi, hingga spekulasi publik yang kian liar. Eskalasi seperti ini jarang lahir secara alamiah.
Rangkaian peristiwa yang muncul memperlihatkan pola berlapis. Ada keputusan administratif yang berubah arah, ada penjelasan institusional yang tidak seragam, ada dokumen yang memunculkan tafsir baru, dan ada konflik personal yang segera naik kelas menjadi konflik politik. Dalam praktik tata kelola pemerintahan, rangkaian kejadian seperti ini biasanya menandakan satu hal: persoalan sebenarnya tidak berada di permukaan.
Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, melainkan siapa yang diuntungkan.
Momentum waktunya memberi petunjuk penting. Ketegangan ini muncul menjelang Musyawarah Daerah Partai Golkar Soppeng, forum yang akan menentukan figur pengendali struktur politik paling berpengaruh di daerah. Dalam peta politik lokal, kursi ketua partai bukan simbol administratif, melainkan pusat distribusi kekuasaan. Ia menentukan arah rekomendasi politik, memetakan loyalitas kader, dan mengendalikan jalur komunikasi politik. Dengan kata lain, ia adalah “remote control” kekuasaan yang sesungguhnya.
Karena itu, tidak berlebihan bila sebagian pengamat membaca konflik ini sebagai bagian dari konsolidasi posisi menjelang kontestasi internal. Bukan berarti setiap aktor terlibat sadar memainkan skenario. Dalam politik, sering kali cukup satu kepentingan besar bergerak, maka aktor lain akan ikut terseret oleh gravitasi peristiwa.
Indikasi paling jelas terlihat pada pergeseran fokus isu. Persoalan awal menyangkut penempatan pegawai, tetapi diskursus publik justru bergerak ke ranah legitimasi personal, kredibilitas lembaga, hingga pertarungan reputasi. Pergeseran ini lazim terjadi ketika konflik administratif berubah fungsi menjadi instrumen tekanan politik. Isu teknis menjadi kendaraan, persepsi menjadi medan tempur.
Yang patut dicermati bukan hanya konflik itu sendiri, melainkan bagaimana konflik diproduksi, diperluas, lalu dipertontonkan. Dalam dinamika kekuasaan, konflik terbuka sering bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mengukur kekuatan, menguji loyalitas, atau melemahkan posisi lawan sebelum pertarungan utama dimulai.
Sementara itu, publik menyaksikan semuanya dari luar pagar. Mereka melihat pejabat saling berseberangan, institusi memberi versi berbeda, dan proses hukum berjalan paralel dengan pertarungan opini. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan masyarakat menjadi taruhan terbesar. Sekali publik merasa institusi terseret kepentingan politik, keraguan akan melekat lama bahkan setelah konflik selesai.
Padahal secara statistik, Soppeng tidak sedang berada dalam kondisi krisis pembangunan. Indikator kesejahteraan menunjukkan tren positif. Justru karena itulah konflik ini terasa janggal. Daerah dengan performa pembangunan stabil biasanya tidak gaduh kecuali ada faktor non-teknokratis yang bekerja di balik layar.
Di sinilah urgensi transparansi menjadi krusial. Pemerintah daerah, legislatif, aparat hukum, dan partai politik memiliki tanggung jawab yang sama: memastikan publik tidak dibiarkan menebak-nebak arah peristiwa. Ketiadaan penjelasan yang utuh hanya akan memperluas ruang spekulasi, dan dalam politik, spekulasi adalah bahan bakar konflik paling efektif.
Sejarah politik lokal mengajarkan satu pola berulang: ketika perebutan pengaruh memasuki fase serius, peristiwa kecil sering dijadikan titik masuk. Bukan karena peristiwa itu besar, tetapi karena ia bisa dijadikan pintu. Setelah pintu terbuka, kepentingan yang lebih besar masuk satu per satu.
Karena itu, konflik Soppeng hari ini layak dibaca sebagai peringatan dini. Bukan sekadar tentang siapa benar dan siapa salah, melainkan tentang bagaimana kekuasaan bekerja di balik prosedur. Jika benar ini bagian dari kontestasi pengaruh menjelang Musda, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kursi partai, tetapi kredibilitas tata kelola pemerintahan itu sendiri.
Publik mungkin tidak melihat seluruh papan permainan. Tetapi mereka selalu bisa merasakan ketika permainan sedang berlangsung. Dan di Soppeng saat ini, papan itu tampaknya sudah lama terbentang, hanya saja bidaknya baru mulai bergerak.
