Oleh: Alimuddin
Konflik antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Soppeng tak lagi bisa dibaca sebagai sekadar friksi birokrasi akibat polemik penempatan delapan pegawai PPPK. Jika hanya soal administrasi, perkara ini mestinya selesai di meja klarifikasi. Namun ketika perselisihan merembet ke laporan pidana, perang narasi, hingga pembelahan opini publik, publik berhak menduga ada agenda politik yang lebih besar sedang bekerja di balik layar.
Momentum waktunya terlalu berdekatan untuk diabaikan. Tahun pertama pemerintahan daerah biasanya menjadi fase konsolidasi kekuasaan, bukan arena pertikaian terbuka. Tetapi di Soppeng, justru pada fase awal inilah relasi kekuasaan tampak mengeras. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah konflik ini murni akibat kesalahpahaman administratif, atau bagian dari kontestasi pengaruh menjelang Musyawarah Daerah Partai Golkar setempat?
Indikasi ke arah sana bukan tanpa alasan. Figur-figur yang disebut berada dalam pusaran konflik berada dalam orbit politik yang sama, lingkaran elite partai yang akan segera menentukan arah kepemimpinan organisasi. Dalam politik lokal, posisi ketua partai bukan sekadar jabatan struktural. Ia adalah pusat kendali distribusi rekomendasi, jalur logistik politik, sekaligus simbol legitimasi kekuasaan. Siapa menguasai partai, sering kali menguasai peta politik daerah.
Di titik ini, polemik PPPK menjadi menarik. Ia tampak teknokratis di permukaan, tetapi berpotensi strategis secara politis. Perbedaan penjelasan antarinstansi tentang asal perubahan data, munculnya dokumen administratif, serta saling lapor di kepolisian menunjukkan persoalan telah bergeser dari ranah tata kelola ke ranah persepsi kekuasaan. Ketika fakta administratif belum sepenuhnya terang, ruang tafsir politik otomatis melebar.
Yang paling dirugikan dari situasi seperti ini bukan elite, melainkan publik. Data pembangunan menunjukkan Soppeng sebenarnya berada di jalur cukup positif, IPM meningkat, kemiskinan menurun. Namun stabilitas politik adalah syarat mutlak agar tren itu berlanjut. Konflik berkepanjangan hanya akan melahirkan kebijakan tersendat, birokrasi gamang, dan masyarakat yang jenuh menyaksikan elite saling mengunci.
Lebih jauh lagi, konflik ini mencerminkan problem klasik politik lokal: melemahnya etika kekuasaan. Nilai budaya yang selama ini menjadi penyangga harmoni sosial, seperti prinsip saling menghargai dan menjaga martabat, seolah tersisih oleh logika kompetisi kekuasaan. Politik kehilangan dimensi kebijaksanaan ketika jabatan diperlakukan semata sebagai alat dominasi.
Penegakan hukum yang kini berjalan harus dijaga tetap steril dari tekanan politik. Aparat tidak boleh terseret menjadi instrumen legitimasi salah satu kubu. Proses hukum yang transparan dan profesional justru menjadi satu-satunya jalan untuk meredakan spekulasi publik.
Partai politik, khususnya yang kadernya berada di dua sisi konflik, juga memikul tanggung jawab moral. Jika benar dinamika ini berkaitan dengan kontestasi internal, maka seharusnya mekanisme organisasi menjadi ruang penyelesaian, bukan panggung pertarungan terbuka yang merembet ke pemerintahan.
Pada akhirnya, publik tidak terlalu peduli siapa yang akan memenangkan kursi ketua partai. Yang mereka tuntut sederhana: pemerintahan berjalan, pelayanan publik tidak terganggu, dan elite berhenti mempertontonkan rivalitas.
Soppeng hari ini memberi pelajaran klasik tentang politik daerah: konflik jarang lahir dari satu sebab, dan hampir selalu berkaitan dengan perebutan pengaruh. Karena itu pertanyaan terpenting bukan siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang cukup bijak untuk menghentikan konflik sebelum daerah ikut menjadi taruhannya.
