Penulis : Alimuddin
Di permukaan, konflik antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Soppeng tampak seperti perselisihan administratif yang dipicu polemik penempatan delapan pegawai PPPK. Namun di balik dinamika itu, sejumlah pengamat dan sumber internal melihat arus bawah yang lebih dalam: kontestasi pengaruh menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Soppeng tahun ini.
Isu birokrasi, laporan hukum, hingga perang persepsi publik dinilai bukan sekadar rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan potongan puzzle politik yang mengarah pada perebutan kendali partai, kendali yang secara tradisional menjadi kunci pengaruh politik lokal.
Tahun Pertama yang Beraroma Kontestasi
Menjelang satu tahun kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle KS Dalle pada 20 Februari 2026, stabilitas politik daerah justru diuji. Relasi eksekutif dan legislatif yang memanas memicu kekhawatiran publik, terutama karena kedua kutub kekuasaan itu memiliki irisan kepentingan politik yang sama: Partai Golkar.
Forum diskusi publik “Membaca Soppeng Kontemporer” di Makassar menyoroti fenomena ini sebagai gejala klasik politik lokal menjelang momentum suksesi internal partai.
Pengamat sosial politik Andi Luhur Prianto menilai konflik yang muncul menunjukkan adanya ketegangan kepentingan elite, bukan semata persoalan teknis pemerintahan.
“Jika konflik politik dibiarkan, bukan hanya kebijakan publik yang tersendat, tetapi juga kepercayaan masyarakat bisa terkikis,” ujarnya.
PPPK: Percikan yang Menyulut Bara
Polemik bermula dari perubahan penempatan delapan PPPK paruh waktu yang sebelumnya diusulkan bertugas di Sekretariat DPRD, tetapi dalam SK justru ditempatkan di Sekretariat Daerah. Keputusan administratif ini memicu pertanyaan di internal legislatif dan berujung pada rangkaian pertemuan, klarifikasi, hingga laporan hukum saling berhadapan.
Seorang pejabat melaporkan dugaan penganiayaan, sementara pihak terlapor melayangkan laporan balik dugaan pencemaran nama baik. Kepolisian kini menangani kedua perkara tersebut sesuai prosedur, dengan salah satu laporan disebut telah masuk tahap restorative justice.
Namun bagi sebagian pengamat, konflik birokrasi itu hanya pemicu awal, bukan sumber utama ketegangan.
Dokumen, Versi Berbeda, dan Ruang Tafsir Politik
Penelusuran wartawan menemukan adanya perbedaan penjelasan terkait asal perubahan data PPPK. Pihak daerah menyebut berasal dari BKN, sementara pejabat BKN wilayah justru menegaskan berkas diproses berdasarkan usulan pemerintah daerah.
Muncul pula dokumen administratif tertanggal 2 Oktober 2025 yang disebut berkaitan dengan perubahan data tersebut. Dokumen ini menimbulkan tafsir bahwa keputusan itu merupakan kebijakan sadar, bukan kekeliruan teknis. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terpadu yang merangkum seluruh versi institusi.
Ketika fakta administratif belum sepenuhnya terang, ruang tafsir politik pun terbuka.
Musda Golkar: Panggung Tak Terlihat
Sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya mengaitkan eskalasi konflik dengan dinamika menjelang Musda Golkar Soppeng. Dua nama disebut memiliki pengaruh kuat dalam peta internal partai: figur kekuasaan daerah dan figur pimpinan legislatif yang juga berasal dari partai yang sama.
Salah satu figur bahkan dinilai memiliki modal elektoral dan struktural kuat karena jejaring politik yang dibangun selama bertahun-tahun, termasuk warisan pengaruh tokoh senior partai di daerah. Kondisi ini membuat pertarungan kursi ketua partai diprediksi berlangsung ketat.
Dalam logika politik lokal, posisi ketua partai bukan sekadar jabatan organisasi. Ia adalah simpul distribusi pengaruh, mengatur rekomendasi politik, menentukan arah dukungan, dan menjadi pusat gravitasi loyalitas kader.
Statistik Pembangunan vs Stabilitas Kekuasaan
Ironisnya, ketegangan politik terjadi ketika indikator pembangunan daerah justru menunjukkan tren positif. Data terbaru menunjukkan IPM Soppeng berada di kisaran 73, sementara angka kemiskinan turun menjadi sekitar 4,11 persen.
Konsultan kebijakan Muh. Asratillah menilai capaian itu bisa terancam bila konflik elite terus berlanjut.
“Risikonya bukan hanya deadlock kebijakan, tapi juga turunnya kepercayaan publik dan potensi birokrasi terseret kepentingan politik,” jelasnya.
Menurutnya, konflik Soppeng merupakan pertemuan tiga arena sekaligus: birokrasi, kekuasaan anggaran, dan legitimasi politik. Ketiganya sering kali mengeras ketika momentum suksesi partai semakin dekat.
Ketika Budaya Tak Lagi Menjadi Rem
Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Prof. Nurhayati Rahman, melihat dimensi lain: melemahnya nilai budaya sebagai perekat elite.
Ia mengingatkan bahwa tradisi Bugis mengenal prinsip sipakalebbi dan mappatabe sebagai etika interaksi sosial dan politik. Ketika nilai itu menipis, konflik elite lebih mudah berubah menjadi pertarungan terbuka.
Publik Menunggu Akhir Cerita
Bagi masyarakat, siapa yang menang dalam kontestasi internal partai mungkin bukan persoalan utama. Yang mereka butuhkan adalah stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan normal. Namun realitas politik sering berbeda: konflik elite jarang berdiri sendiri, dan hampir selalu terkait peta kekuasaan yang lebih luas.
Kini perhatian publik tertuju pada dua arena sekaligus, proses hukum yang sedang berjalan dan dinamika Musda Golkar yang kian mendekat.
Sebab di Soppeng hari ini, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa benar dan siapa salah dalam polemik PPPK. Pertanyaan yang lebih besar mulai bergema di ruang-ruang politik: siapa yang sesungguhnya sedang memperebutkan masa depan kendali kekuasaan?
