Catatan Redaksi oleh Alimuddin — Pemimpin Redaksi Suarapalapa.id
Ada satu pertanyaan yang hari ini menggantung di langit Soppeng:
siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas negara di daerah ini?
Bukan soal konflik personal.
Bukan pula sekadar adu mulut antara pejabat dan ASN.
Yang sedang kita hadapi adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya: negara yang tak mampu menjelaskan dirinya sendiri.
Delapan PPPK Paruh Waktu yang tiba-tiba “terlempar” dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah bukan sekadar angka dalam tabel kepegawaian. Mereka adalah alarm keras atas sebuah sistem yang retak, tetapi terus dipaksa tampak normal.
Ketika Administrasi Kehilangan Akal Sehat
Dalam negara hukum, setiap kebijakan punya alamat.
Ia bisa ditelusuri, dipertanggungjawabkan, dan dijelaskan kepada publik.
Namun dalam kasus ini, alamat itu kabur.
BKPSDM menunjuk Makassar.
Makassar belum menunjuk siapa pun.
Dan daerah dibiarkan menebak.
Negara hadir sebagai keputusan, tetapi menghilang sebagai tanggung jawab.
Keamanan Dipindah Seperti Menggeser Kursi
Delapan PPPK itu bukan staf biasa.
Mereka bersentuhan langsung dengan protokol keamanan rumah jabatan pimpinan DPRD.
Menggeser mereka tanpa koordinasi bukan kelalaian kecil.
Itu adalah maladministrasi struktural.
Jika unsur pengamanan saja bisa dipindah tanpa alamat kebijakan, publik berhak cemas atas keselamatan data, anggaran, dan pelayanan publik lainnya.
Negara yang Baru Ribut di Hilir
Ironisnya, negara baru terlihat “sibuk” setelah konflik memanas.
Padahal kegagalan terjadi jauh di hulu—
ketika SK terbit tanpa konsistensi data, tanpa transparansi, tanpa jejak akuntabilitas.
Negara gagal dulu, ribut kemudian.
Soppeng Butuh Keberanian, Bukan Klarifikasi Kosong
Publik tidak sedang menunggu siapa yang benar dalam pertengkaran itu.
Publik menunggu satu hal yang lebih mendasar:
keberanian negara menjelaskan keputusannya sendiri.
Jika delapan orang bisa “hilang” dari sistem hari ini,
maka ribuan orang bisa menjadi korban berikutnya.
Dan saat itu terjadi, kita tak lagi bisa berkata “ini kebetulan”.
Ini Alarm Demokrasi Lokal
Soppeng tidak sedang menghadapi gosip politik.
Ia sedang menghadapi ujian tata kelola.
Ujian keberanian pejabat publik untuk berkata jujur, membuka dokumen, dan menyebut nama penanggung jawab.
Jika negara terus kehilangan alamat tanggung jawab,
yang akan runtuh bukan hanya birokrasi—
tetapi kepercayaan rakyat.
Dan ketika kepercayaan runtuh,
yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa malu.
Ahad, 4 Januari 2026
