Ketum PWI Hendry CH Bangun
JAKARTA, SUARAPALAPA.ID – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan pentingnya menjaga independensi organisasi menjelang Kongres PWI.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menyeret nama pemerintah atau melakukan intervensi dalam proses pemilihan.
Pernyataan ini disampaikan menyusul isu yang mencuat terkait penggunaan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Bekasi.
Hendry menjelaskan bahwa pemanfaatan fasilitas tersebut semata-mata merupakan bentuk dukungan, bukan indikasi campur tangan pemerintah.
“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI tetap terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres berjalan lancar tanpa intervensi,” ujar Hendry di Jakarta, Jumat (22/8).
Hendry mengungkapkan adanya upaya penggiringan opini yang menyebutkan bahwa calon tertentu adalah representasi pemerintah. Ia menegaskan bahwa setelah melakukan pengecekan, tidak ada arahan resmi dari pemerintah terkait dukungan terhadap calon tertentu.
Selain itu, Hendry juga menyoroti adanya tekanan dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi. Ia menyebutkan bahwa sejumlah Ketua PWI Provinsi mendapatkan tekanan dari atasan mereka di grup media tersebut untuk memilih calon tertentu.
“Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI ? Tidak ada. Jadi, jangan mengganggu organisasi wartawan,” tegasnya.
Hendry mengingatkan bahwa urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. Ia menekankan pentingnya memberikan ruang bagi pengurus PWI provinsi untuk memilih dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun.
Kongres PWI akan digelar di BPPTIK, Jababeka, Kabupaten Bekasi, pada 29–30 Agustus mendatang. Agenda ini akan dihadiri oleh utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. (***/is/red)
