Penulis: Alimuddin
Lahir di Tokaseng Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone.
Alumni Smabo 83.
Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kab. Soppeng.
Jejak panjang kepemimpinan di Kabupaten Bone menjadi cermin, bahwa kekuasaan yang kehilangan arah akan diuji bukan oleh waktu, tetapi oleh rakyat yang semakin sadar.
Sejarah yang Tidak Pernah Netral
Sejarah kepemimpinan tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu menyimpan jejak pilihan, tentang siapa yang diutamakan, kepentingan mana yang didahulukan, dan sejauh mana kekuasaan berpihak.
Di Kabupaten Bone, perjalanan panjang sejak awal 1950-an memperlihatkan satu hal yang konsisten: bahwa kekuasaan selalu bergerak mengikuti zamannya, tetapi tidak selalu bergerak untuk rakyatnya.
Pada masa awal pemerintahan, para pemimpin daerah bekerja dalam keterbatasan, menata fondasi birokrasi di tengah negara yang masih mencari bentuk. Di fase ini, kekuasaan adalah alat untuk membangun, meski dengan segala kekurangan.
Namun, memasuki era Orde Baru, arah itu berubah. Stabilitas menjadi prioritas utama, sementara partisipasi publik perlahan menjauh dari pusat pengambilan keputusan.
Stabilitas yang Menyisakan Jarak
Dalam kerangka sentralistik, kepala daerah lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat. Sosok seperti Andi Suaib mencerminkan model kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan administratif, sebuah karakter yang memang dibutuhkan pada masa itu.
Tetapi stabilitas yang dibangun dari atas sering kali menyisakan jarak di bawah. Rakyat menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang didengar.
Pertanyaannya kini menjadi relevan untuk diajukan kembali: apakah stabilitas cukup jika tidak diiringi dengan keadilan dan partisipasi?
Reformasi: Membuka Ruang, Menguji Niat
Reformasi 1998 membawa perubahan besar. Sistem politik membuka diri, ruang demokrasi melebar, dan rakyat mulai memiliki posisi yang lebih menentukan dalam memilih pemimpinnya.
Namun, demokrasi bukan sekadar mekanisme pemilihan. Ia adalah komitmen, tentang bagaimana kekuasaan dijalankan setelah legitimasi diperoleh.
Di sinilah ujian sesungguhnya dimulai.
Kepemimpinan di Bone, sebagaimana daerah lain, tidak lagi cukup hanya sah secara prosedural. Ia dituntut sah secara moral. Sebab legitimasi yang diperoleh dari suara rakyat dapat dengan cepat berubah menjadi kekecewaan jika tidak diikuti dengan keberpihakan nyata.
Otonomi Daerah dan Godaan Kekuasaan
Era otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas. Kepala daerah tidak lagi sekadar pelaksana, tetapi menjadi penentu arah pembangunan.
Namun, di balik kewenangan itu, terdapat godaan yang tidak kecil: kekuasaan yang terlalu besar tanpa kontrol yang kuat.
Di titik ini, sejarah sering kali berulang dengan wajah yang berbeda. Jika dulu kekuasaan terlalu dekat dengan pusat, kini ia berpotensi terlalu dekat dengan kepentingan kelompok.
Yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar efektivitas pemerintahan, tetapi integritas kepemimpinan itu sendiri.
Legitimasi atau Sekadar Kekuasaan?
Pertanyaan paling mendasar yang perlu diajukan hari ini adalah sederhana, tetapi mendalam: apakah kekuasaan yang dijalankan benar-benar berpijak pada mandat rakyat, atau sekadar memanfaatkan legitimasi sebagai alat bertahan?
Di Kabupaten Bone, sejarah telah menunjukkan bahwa kekuasaan bisa bertahan dalam berbagai bentuk. Tetapi tidak semua kekuasaan meninggalkan kepercayaan.
Elite politik memahami bahwa legitimasi bukan hanya soal menang dalam kontestasi. Ia adalah soal menjaga kepercayaan setelah kemenangan itu sendiri.
Dan kepercayaan tidak dibangun melalui retorika, melainkan melalui keputusan, keputusan yang kadang tidak populer, tetapi berpihak.
Menentukan Arah, Bukan Sekadar Melanjutkan
Hari ini, Bone tidak kekurangan pengalaman. Ia memiliki sejarah panjang, sumber daya, dan identitas yang kuat. Yang dibutuhkan bukan sekadar melanjutkan apa yang ada, tetapi menentukan arah yang jelas.
Kepemimpinan tidak cukup hanya berjalan; ia harus tahu ke mana akan menuju.
Di tengah masyarakat yang semakin kritis, kekuasaan tidak lagi bisa berlindung di balik simbol dan formalitas. Ia harus hadir dalam bentuk nyata, dalam kebijakan yang adil, dalam pelayanan yang jujur, dan dalam keberanian untuk berpihak pada kepentingan yang lebih luas.
Ujian yang Tak Bisa Dihindari
Sejarah akan terus berjalan. Nama-nama akan terus berganti. Tetapi satu hal tidak akan berubah: bahwa setiap kekuasaan pada akhirnya akan diuji.
Bukan oleh lamanya menjabat, bukan oleh banyaknya program, tetapi oleh dampak yang dirasakan.
Di simpang jalan ini, Bone dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana, antara menjaga kekuasaan atau merawat kepercayaan.
Dan seperti yang selalu diajarkan oleh sejarah, hanya satu yang akan bertahan lebih lama.
Berikut Daftar Bupati Bone dari Masa ke Masa:
Era Awal Pembentukan (Afdeling & Kepala Daerah)
Abdul Rachman Daeng Mangung — 1951
Andi Pangerang Daeng Rani — 1951–1955
Ma’mun Daeng Mattiro — 1955–1957
La Mappanyukki — 1957–1960
Andi Suradi — 1960–1966
Andi Djamuddin — 1966
Andi Tjatjo — 1966–1967
Transisi Orde Baru
Andi Baso Amir — 1967–1969
H. Suaib — 1969–1976
H.P.B. Harahap — 1976–1982
Andi Madeali — 1982–1983
Andi Syamsu Alam — 1983–1988
Andi Syamsoel Alam — 1988–1993
Menjelang & Pasca Reformasi
Andi Muhammad Amir — 1993–1998
Andi Muhammad Amir — 1998–2003
Era Otonomi Daerah
Andi Muhammad Idris Galigo — 2003–2008
Andi Muhammad Idris Galigo — 2008–2013
Era Modern
Andi Fahsar M. Padjalangi — 2013–2018
Andi Bakti Haruni — 2018
Andi Fahsar M. Padjalangi — 2018–2023
Terkini
Andi Asman Sulaiman — 2025–sekarang
Palapa Media Group (Majalah Suara Palapa, Suarapalapa.id dan Palapainfo.com) Mengucapkan Selamat Hari Jadi Bone ke-696 tahun (6 April 1330 – 6 April 2026)
Pemred, Alimuddin
