Oleh : Syukur
(Ketua Steering Committe Konferkab PWI Soppeng 2025)
Jika tak ada aral melintang, Juli 2025 ini Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Soppeng 2025 resmi digelar.
Tak dapat dielakkan, salah satu isu paling menarik dari sejumlah agenda pembahasan yakni, Pemilihan figur Ketua PWI Kabupaten Soppeng Masa Bakti 2025-2028.
Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di tingkat kabupaten adalah denyut nadi bagi profesionalisme dan integritas jurnalisme lokal. Di pundak kepemimpinannya, tertumpang harapan besar untuk memastikan bahwa pers menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi, melayani publik dengan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, pertanyaan fundamental, “Siapa pantas dipilih untuk memimpin PWI Kabupaten Soppeng pada Konferkab PWI Soppeng 2025?” bukanlah sekadar perebutan posisi, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang masa depan pers di daerah ini.
Kriteria seorang pemimpin PWI yang ideal jauh melampaui popularitas atau koneksi semata. Pertama dan utama, ia harus memiliki integritas yang tak tergoyahkan. Di tengah arus disinformasi dan godaan kepentingan, seorang pemimpin PWI harus menjadi benteng moral yang menjaga marwah profesi. Rekam jejak yang bersih dari praktik-praktik tidak etis, keberpihakan yang jelas pada kebenaran, dan keberanian untuk menyuarakan kritik konstruktif, bahkan kepada anggotanya sendiri, adalah mutlak. Tanpa integritas, kepemimpinan PWI hanya akan menjadi sekadar formalitas, kehilangan resonansi dan kepercayaan dari masyarakat.
Selain integritas, visi kepemimpinan yang jelas dan adaptif menjadi krusial. Dunia pers terus bergolak dengan perubahan teknologi dan lanskap media. Seorang ketua PWI yang mumpuni harus mampu melihat jauh ke depan, merumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas wartawan di era digital, mendorong inovasi dalam pelaporan, dan memastikan keberlanjutan ekonomi media lokal.
Ini berarti tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga pada pengembangan kemampuan investigasi, analisis data, dan literasi digital yang kuat bagi para anggotanya. Visi ini harus diterjemahkan menjadi program-program konkret yang relevan dengan tantangan dan peluang lokal.
Tidak kalah penting, seorang kandidat harus memiliki kemampuan manajerial dan komunikasi yang prima. PWI adalah sebuah organisasi yang dinamis, terdiri dari beragam individu dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.
Pemimpin PWI harus mampu mengelola perbedaan, membangun konsensus, dan berkomunikasi secara efektif baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Ini mencakup kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan sektor swasta, tanpa mengorbankan independensi pers. Kemampuan untuk menjadi jembatan antara kepentingan wartawan dan kebutuhan masyarakat adalah kunci.
Terakhir, namun tidak kalah penting, adalah komitmen terhadap kesejahteraan dan perlindungan wartawan. Profesi jurnalis seringkali dihadapkan pada risiko dan tantangan, mulai dari ancaman fisik hingga tekanan ekonomi. Seorang pemimpin PWI harus menjadi advokat utama bagi hak-hak wartawan, memastikan mereka bekerja dalam lingkungan yang aman, dan mendorong upah yang layak.
Ini juga berarti aktif memperjuangkan kemerdekaan pers dari intervensi pihak luar, serta memberikan bantuan hukum dan moral kepada wartawan yang menghadapi masalah dalam menjalankan tugasnya.
Memilih pemimpin PWI kabupaten adalah investasi jangka panjang dalam kualitas jurnalisme lokal. Ini bukan hanya tentang memilih figur, melainkan memilih karakter, visi, dan komitmen. Keputusan ini akan menentukan apakah PWI Soppeng akan menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi pers yang profesional dan independen, atau hanya sekadar organisasi tanpa arah yang jelas.
Oleh karena itu, setiap anggota PWI memiliki tanggung jawab moral untuk menimbang setiap kandidat dengan cermat, dengan satu tujuan utama: menemukan nakhoda terbaik yang benar-benar pantas memimpin PWI Soppeng menuju masa depan yang lebih baik.
