Keterangan Gambar:
Rapat koordinasi Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri bersama lintas kementerian dan lembaga berlangsung di Ruang Monitoring Biro SDM Polda Sulsel, diikuti secara daring oleh Polda se-Indonesia, membahas penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak tahun 2026.
Penulis: Sabri
Terinspirasi dari rilis Humas Polri dibagikan di WhatsApp Group Wartawan
JAKARTA — Di sebuah ruang rapat Mabes Polri, deretan map, laptop terbuka, dan cangkir kopi menyusun irama kerja yang senyap. Namun dari ruangan itulah, sebuah harapan perlahan digulirkan, harapan yang kelak bermuara jauh di ladang-ladang jagung, tempat petani menunggu kepastian harga dan keberlanjutan usaha mereka.
Jumat, 6 Februari 2026, Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Agenda ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan upaya merajut ulang ekosistem pertanian jagung pakan ternak, dari hulu hingga hilir, agar lebih adil bagi petani.
Rapat yang berlangsung di Mabes Polri itu diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Jalannya diskusi dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Belajar dari Tahun Tanpa Impor
Indonesia menutup tahun 2025 tanpa impor jagung pakan ternak. Sebuah capaian yang menjadi titik tolak rapat kali ini.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi, agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Nada pernyataannya tenang, namun pesan yang dibawa jelas: capaian harus dijaga, celah harus ditutup, dan petani tidak boleh kembali berjalan sendiri menghadapi pasar.
Modal sebagai Pintu Masuk Keadilan
Di sisi hulu, persoalan klasik petani jagung selalu bermula dari satu kata: modal. Polri mencoba hadir sebagai penghubung. Melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Himbara, kelompok tani (Poktan) diberi akses pembiayaan perbankan yang lebih terjangkau.
Implementasi program ini sudah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Di sana, petani kembali menanam, bahkan memperluas lahan, dengan sokongan kredit yang lebih pasti.
Perwakilan Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Harga yang Dijaga, Tengkulak yang Dipangkas
Namun modal saja tak cukup. Tanpa kepastian harga, petani tetap berada di posisi rapuh. Di sinilah peran Polri bergerak ke sisi hilir—menjaga agar hasil panen tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga yang merugikan.
Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani diarahkan untuk diserap negara. Tahun 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.400 per kilogram, sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026.
“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong harga berpihak ke petani,” kata Brigjen Langgeng.
Menanam Harapan Jangka Panjang
Program ini tidak berhenti pada transaksi jual beli. Polri menempatkan pendampingan manajerial sebagai bagian penting dari ekosistem: mengembangkan lahan tidur, memastikan produktivitas meningkat, sekaligus mendorong petani mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu.
Tujuannya sederhana namun mendasar, membebaskan petani dari jerat tengkulak dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Dari ruang rapat yang sunyi itu, kebijakan dirumuskan. Dari ladang-ladang jagung di berbagai pelosok negeri, kebijakan itu diuji. Di antara keduanya, Polri mencoba berdiri sebagai jembatan—agar ketahanan pangan tak sekadar angka di laporan, melainkan nyata terasa di tangan petani.
