Penulis: Alimuddin
Ketua Dewan Penasehat SMSI Kabupaten Soppeng
Di balik baliho yang menjulang, spanduk yang menutup pagar rumah warga, dan jargon perubahan yang diproduksi massal, demokrasi lokal Indonesia sedang mengalami kelelahan akut. Pilkada yang semestinya menjadi perayaan kedaulatan rakyat justru berubah menjadi arena transaksi terbuka. Mahal, bising, dan sarat tekanan.
Tak banyak yang berani mengatakannya secara jujur, tetapi hampir semua mengetahuinya: Pilkada langsung hari ini adalah kompetisi modal. Bukan adu gagasan, bukan pertarungan visi, apalagi kontestasi integritas. Ia lebih menyerupai pasar politik, tempat suara diperdagangkan dan loyalitas ditakar dengan uang.
Dalam lanskap seperti itu, tim sukses tumbuh bak jamur di musim hujan. Mereka hadir di setiap sudut wilayah, dengan struktur rapi dan tugas jelas: mengamankan suara. Namun sebagian besar bukanlah kader ideologis atau relawan politik. Mereka adalah pekerja elektoral. Bergerak mengikuti arah uang, berpindah dukungan sesuai siapa yang paling mampu membayar.
Pemandangan ini tak lagi tersembunyi. Pembagian uang, logistik, dan janji jabatan berlangsung terang-terangan. Politik tak lagi berpura-pura idealis. Ia bekerja telanjang. Demokrasi pun kehilangan daya moralnya.
Di tengah pusaran itu, aparatur sipil negara menjadi kelompok yang paling terjepit. Secara hukum mereka dituntut netral. Namun dalam praktik, netralitas justru menjadi risiko. Tekanan datang dari berbagai arah: atasan, elite lokal, bahkan dari lingkaran kekuasaan itu sendiri.
Banyak ASN akhirnya memilih diam. Bukan karena setuju, melainkan takut. Mutasi, pencopotan jabatan, hingga pengucilan administratif menjadi momok yang nyata. Pilkada langsung, yang katanya memperkuat demokrasi, justru menciptakan iklim ketakutan di tubuh birokrasi.
Negara seolah menutup mata. Padahal tanpa birokrasi yang bebas dari tekanan politik, demokrasi hanya tinggal slogan.
Fenomena inilah yang mengemuka dalam Simposium Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), digelar di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II No. 7C, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
SMSI Pusat, menghaditkan para Pakar Politik dan akademisi, di antaranya, Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, SE., ME, Guru Besar Ilmu Pemerintahan STIK, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., dan Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si.,
Forum itu tidak sedang merayakan demokrasi, melainkan menguliti cacatnya. Para akademisi dan pengamat menyuarakan kegelisahan yang sama: demokrasi kita terlalu mahal, terlalu transaksional, dan terlalu membebani sistem.
Dari situ muncul kembali wacana lama yang selama ini dianggap tabu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Gagasan ini kerap dicap sebagai langkah mundur. Namun justru di sinilah letak masalahnya: kita terlalu sibuk mempertahankan simbol, tetapi abai pada substansi.
Demokrasi Pancasila tidak pernah memuja prosedur. Ia tidak mengultuskan pemungutan suara sebagai tujuan akhir. Yang ia kejar adalah keadilan sosial, pemerintahan yang efektif, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jika mekanisme yang dipakai justru melahirkan korupsi, politisasi birokrasi, dan pembajakan demokrasi oleh modal, maka mekanisme itu patut dipertanyakan.
Pemilihan melalui DPRD memang bukan tanpa cacat. Sejarah mencatat praktik transaksional dan elite capture. Namun Pilkada langsung hari ini pun tidak lebih bersih, hanya lebih mahal, lebih masif, dan lebih brutal dampaknya.
Masalahnya bukan pada sistem semata, melainkan pada keberanian negara mengoreksi diri. Selama Pilkada tetap menjadi proyek politik berbiaya tinggi, selama tim sukses lebih berkuasa daripada ide, dan selama ASN dipaksa bermain aman demi jabatan, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara lima tahunan.
Lebih buruk lagi, publik mulai terbiasa. Politik uang dianggap lumrah. Tekanan dianggap risiko jabatan. Demokrasi direduksi menjadi rutinitas tanpa makna.
Di titik inilah demokrasi Indonesia sesungguhnya diuji. Bukan pada seberapa sering kita memilih, melainkan pada keberanian kita mengakui bahwa sistem ini sedang bermasalah.
Jika Pilkada terus dijalankan dengan cara seperti sekarang, maka yang kita rawat bukan demokrasi, melainkan ilusi demokrasi. Sebuah sistem yang tampak hidup, tetapi sesungguhnya dikendalikan oleh uang, ketakutan, dan kompromi kekuasaan.
Dan ketika demokrasi hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang paling mampu membayar, maka rakyat tak lagi menjadi pemilik kedaulatan, melainkan sekadar penonton dalam panggung yang tak pernah mereka rancang.
